Jakarta, Wordpers.id – Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S.Farm., MSM menegaskan bahwa rencana pemerintah memangkas Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Menurutnya, otonomi hadir untuk memperkuat kemandirian fiskal, bukan melemahkan.
“Pemangkasan alokasi TKD jelas menggerus ruang fiskal daerah. Padahal daerah membutuhkan dukungan anggaran yang cukup untuk membiayai layanan dasar dan pembangunan yang menyentuh masyarakat,” ujar Destita, Jumat (12/9/2025).
Destita mencontohkan, dampak pemangkasan TKD 2025 telah dirasakan langsung di lapangan, seperti hilangnya anggaran jemput bola pendataan administrasi kependudukan untuk kelompok rentan. Akibatnya, masyarakat disabilitas, lansia, hingga gelandangan kesulitan mendapatkan hak identitas.
Senator asal Seluma itu berharap pemerintah meninjau ulang RAPBN 2026 yang mematok TKD Rp650 triliun, turun 24,7 persen dari tahun sebelumnya. “Jika ini dipaksakan, APBD Bengkulu sebesar Rp2,9 triliun akan sulit menjawab kebutuhan rakyat,” katanya.
Editor: Anasril
