Jakarta, Wordpers.id – Dalam pidato Kenegaraan yang disampaikan hari ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga toleransi dan harmoni di tengah keberagaman etnis, agama, dan budaya di Indonesia. Poin yang disampaikan oleh Presiden ini sangat relevan dengan situasi terkini, khususnya terkait polemik pelarangan penggunaan jilbab untuk pasukan pengibar bendera.
Presiden Jokowi menyatakan bahwa tantangan utama dalam keberagaman adalah bagaimana negara bisa menjaga keharmonisan di tengah perbedaan. Pernyataan ini perlu digarisbawahi, terutama dalam konteks pelarangan jilbab, yang merupakan salah satu isu penting terkait hak beragama di Indonesia.
Penggunaan jilbab, menurut Habib Aboebakar Alhabsyi, Anggota Komisi III DPR dan Sekjen PKS, merupakan bagian dari implementasi konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2, negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing.
Habib Aboebakar menegaskan bahwa larangan terhadap jilbab melanggar hukum dan hak asasi manusia, sesuai dengan teks konstitusi. Ia berharap pidato Presiden Jokowi menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pemerintahan agar toleransi dan harmoni di tengah keragaman bisa terjaga dengan baik.
Pernyataan ini diharapkan dapat memperjelas dan memperkuat komitmen pemerintah dalam memastikan hak-hak setiap warga negara, serta menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip konstitusi.
