Pangkalpinang, Word Pers Indonesia – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar rapat koordinasi Forkopimda Kota Pangkalpinang, Rabu (16/10/2024) di Smart Room Center.
Rapat dipimpin oleh Pj Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama didampingi Sekretaris Daerah, Mie Go membahas berbagai persiapan yang diperlukan dalam penyelenggraaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang.
Budi menyebut bahwa pemilihan kepala daerah telah memasuki tahapan kampanye sehingga dibutuhkan perhatian khusus sehingga proses penyelenggaraan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Dia menyebut, dalam pelaksanaan pilkada terdapat beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.
Terkait hibah anggaran, Budi menyebut pemerintah kota telah memastikan pelaksanaan hibah anggaran pilkada sudah terdistribusi sempurna kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan BAWASLU dan Pengamanan Pemilukada kepada TNI dan POLRI.
“Kepada KPU Kota Pangkalpinang sebesar Rp 23.950.284.000 kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebesar Rp 6.364.656.000. Sedangkan untuk dana Penganggaran Pemilukada telah dianggarkan dan saat ini sedang dalam proses pencairan yaitu untuk Rp 3.205.756.840,00 dan untuk POLRI dalam hal ini Polresta Pangkalpinang sebesar Rp 1.276.129.000,” jelasnya.
Budi juga meminta agar seluruh pihak dapat melakukan koordinasi menyiapkan data agregat kependudukan dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
Ia juga mengingatkan agar sosialiasi terkait pilkada terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kemarin Pilpres 86 persen partisipasinya. Kalau Pemilukada harus di atas itu karena ini kan memilih kepala daerah harus lebih semangat lagi. Motivasinya pun berbeda karena partisipasi Inilah yang harus kita dorong supaya kalau bisa jangan turun dari Pilpres istilahnya harus ada semangat kita dalam membangun daerah, ” tegas Budi.
Budi juga meminta agar OPD terkait, camat dan Iurah, serta aparat Keamanan TNI dan POLRI dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal pendistribusian dan penempatan logistik termasuk pendirian TPS agar diantisipasi dari kemungkinan bencana banjir.
“Saya rasa Pangkalpinang ini tidak ada daerah yang sulit dijangkau semua terjangkau, dan tidak ada area jalan yang terputus. Yang pastinya kita dalam keadaan lancar kalau berkenaan dengan logistik nanti sudah dirancang,” ungkapnya.
Budi berharap hubungan pemerintah kota bersama Forkopimda semakin terjalin kuat khususnya dalam mengaktifkan tim penanggulangan konflik sosial.
Melalui tim penanggulangan konflik dan tim kewaspadaan dini daerah yang terdiri dari jajaran pemerintan daerah dan instansi vertikal yang ada di Kota Pangkalpinang, telah melaksanakan langkah antisipatif mencegah aksi kriminalitas dan tindakan yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang juga melibatkan elemen elemen dan tokoh tokoh agama melalui forum-forum yang ada seperti Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), hingga RT dan RW dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat, ” tukasnya
Selain itu, ia juga menegaskan agar ASN dan penyelenggara negara wajib bersikap netral. Sebagai Tindak lanjut untuk menjaga Netralitas ASN di Kota Pangkalpinang, Wali Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan Surat Edaran No. 270/139/SE/BKPSDMD/XI/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Netralitas ASN/PPPK/PEGAWAI NON ASN dalam pemilihan serentak tahun 2024.
“Mari kita jaga netralitas kita ini supaya kita tidak terganggu dalam bekerja. Lebih baik kita berkonsentrasi bekerja untuk pembangunan kita yang hampir memasuki akhir tahun, ” tukasnya.(Def)
