Bengkulu – Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bengkulu menolak rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikaitkan dengan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penolakan ini menguat setelah adanya poling internal yang beredar di kalangan PNS se-Kota Bengkulu.
Poling tersebut berisi pertanyaan: “Pengangkatan PPPK akan berdampak terhadap meningkatnya belanja pegawai, dan menurunnya anggaran pembangunan. Apa pendapat saudara?” dengan dua pilihan jawaban, yakni Setuju atau Tidak Setuju.
Dalam keterangan di poling, dijelaskan bahwa jika memilih “Setuju” berarti mendukung pengangkatan PPPK dengan konsekuensi adanya penyesuaian atau pengurangan TPP. Sedangkan memilih “Tidak Setuju” berarti menolak pengangkatan PPPK, sehingga TPP tetap utuh.
Salah satu PNS Kota Bengkulu, Reyza Nasution (bukan nama sebenarnya), menilai poling tersebut menimbulkan keresahan di kalangan ASN.
“Kami pada prinsipnya tidak menolak pengangkatan PPPK, tetapi jangan sampai mengorbankan hak PNS yang sudah berjalan. TPP adalah penopang utama kesejahteraan kami, dan pemotongan jelas akan memberatkan,” ujarnya, Jumat (29/8).
Reyza menambahkan, mestinya pemerintah mencari solusi lain untuk mengakomodasi pengangkatan PPPK tanpa mengurangi TPP. Ia juga menegaskan, banyak ASN merasa dipaksa memilih dalam kondisi dilematis.
“Seolah-olah kalau setuju pengangkatan PPPK, otomatis kami harus rela dipotong TPP. Ini tidak adil,” tegasnya.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bengkulu terkait beredarnya poling ini. Namun isu tersebut telah memicu diskusi hangat di kalangan ASN, mengingat TPP merupakan komponen penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pegawai.
