Kota Bengkulu, WOrdpers.id – Kelompok Pedagang Pesisir Kota Bengkulu menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan Gedung DPRD Kota Bengkulu pada Senin (28/4/2025). Aksi yang melibatkan sekitar 100 orang ini dipimpin oleh Jonny selaku penanggung jawab dan Rio Saputra sebagai koordinator lapangan.
Aksi dimulai pukul 09.00 WIB dengan orasi yang menyampaikan aspirasi terkait penertiban pedagang kaki lima (PKL) di area pesisir Pantai Panjang oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Massa menilai kebijakan tersebut mengancam mata pencaharian mereka.
“Kami siap dibina, tapi bukan dibinasakan. Pemerintah harus memikirkan nasib para pedagang yang terdampak,” tegas Jonny, selaku perwakilan pedagang.
Sekitar pukul 09.30 WIB, 20 perwakilan massa diterima hearing oleh anggota DPRD Kota Bengkulu, di antaranya Edi Hariyanto (Perindo), Marliadi (Gerindra), Samsul Ihwan (PAN), dan Fachrulsyah (PAN). Dalam pertemuan tersebut, pedagang meminta DPRD menekan Pemkot Bengkulu agar memberikan solusi terkait pendataan dan rencana penertiban.
Perwakilan pedagang juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, pada 18 April 2025, Pemkot telah mengadakan sosialisasi di Hotel Merah Putih mengenai larangan berjualan di zona tertentu Pantai Panjang, dengan ancaman pembongkaran paksa jika tidak dipatuhi hingga 30 April 2025.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Bengkulu menyatakan siap memfasilitasi dialog antara pedagang dan pihak eksekutif.
“Kami belum menerima konsep kerja resmi dari Pemkot mengenai penataan ini. DPRD siap mencari solusi terbaik dan mendorong Pemkot untuk melakukan sosialisasi yang lebih matang,” ujar Edi Hariyanto mewakili DPRD.
Dari hasil hearing, disepakati bahwa para pedagang mendukung program penataan pantai sepanjang tetap ada solusi lokasi relokasi sementara. DPRD juga berkomitmen mempercepat komunikasi dengan Pemkot sebelum tanggal penertiban dan akan mengagendakan rapat lanjutan yang melibatkan pihak eksekutif.
Sekitar pukul 11.15 WIB, aksi unjuk rasa berakhir dengan tertib dan kondusif. (M. Yunus)
