Bengkulu, Word Pers Indonesia — Polemik Penggantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Provinsi Bengkulu kian memanas dan dinilai tak lagi sebatas konflik internal daerah. Sengkarut yang berlarut justru disebut berpotensi menggerus wibawa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, lantaran keputusan resmi DPP yang telah diteken pimpinan tertinggi partai tak kunjung dieksekusi di tingkat provinsi.
Karena keputusan DPP yang bersifat final diperdebatkan terbuka di daerah, memunculkan kesan lemahnya penegakan otoritas partai.
Melalui kritik keras dan desakan agar struktur daerah segera menindaklanjuti surat DPP sesuai aturan.
Ita Jamil menegaskan, taruhannya bukan lagi individu. “Ini bukan sekadar soal PAW. Kalau keputusan yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen masih jadi polemik liar di daerah, itu mengancam wibawa ketua umum,” tegasnya.
Ia menyebut situasi ini mencoreng marwah organisasi. “Yang tanda tangan itu Ketua Umum dan Sekjen. Masa tanda tangan ketum bisa diperdebatkan hanya di tingkat provinsi? Ini memalukan partai,” ujarnya.
Menurut Ita, surat DPP Golkar terkait PAW telah memuat dasar hukum lengkap—mulai dari PKPU, keputusan Rapimnas, hingga permohonan resmi DPD Golkar Bengkulu—sehingga secara struktural final dan wajib dilaksanakan.
“Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut karena menyangkut harga diri partai,” katanya, seraya mendorong DPD Golkar Bengkulu mengambil langkah konkret.
Ita juga mengingatkan dampak politik yang lebih luas jika polemik dibiarkan. “Ini jangan dijadikan bola liar. Selesaikan saja. Tidak susah kok,” tegasnya. Bahkan, ia melontarkan kritik tajam sebagai bentuk peringatan keras terhadap ketegasan organisasi. “Kalau saya ketua Golkar, besok saya PAW semua,” ucapnya.
Di tengah perdebatan internal, polemik PAW telah bergulir ke ranah hukum setelah Sumardi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Namun, di sisi lain, surat resmi DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekjen tetap memerintahkan struktur daerah menindaklanjuti PAW sesuai ketentuan perundang-undangan.
Situasi ini menempatkan Golkar pada persimpangan krusial: menegakkan keputusan pusat demi menjaga wibawa kepemimpinan nasional, atau membiarkan polemik berlarut yang berisiko menggerus otoritas partai di mata publik.
Editor: Anasril
