Catatan Demokrasi Pemilu 2024 Redaksi Word Pers Indonesia
Provinsi Bengkulu rawan konflik Agraria karena banyak membuka kesempatan oligarki berinvestasi di pertambangan, perkebunan dengan menguras Tanah /Agraria, dari area hutan yang lestari yang juga tempat Rakyat hidup dan menggantungkan sumber kehidupan. Ketika ekosistem terganggu dan hak-hak rakyat atas Agraria dikebiri pasti akan timbul konflik dan ketegangan sosial.
Apakah Sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Gubernur, Walikota dan Bupati di Wilayah Provinsi Bengkulu peduli dan fokus memperjuangkan serta mempertahankan HAK-HAK Agraria Rakyat? Atau lebih membela kepentingan oligarki Perusahaan?
Setidaknya telah dan pernah terjadi sejumlah konflik Agraria di Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu. Salah satu penyebab kepala daerah kurang serius menuntaskan konflik terebut.
Silahkan cek jejak digital konflik Agraria Seluma, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Mukomuko. Meskipun berkali-kali rakyat turun ke jalan demo dan mediasi dialog tetap tidak tuntas. Rakyat vs PT. Pamorganda, Rakyat vs PT. DDP, Rakyat vs PT. FBA dll ini menjadi PR pemerintah daerah yang tidak tuntas.
Kepala daerah yang tidak peduli terhadap konflik agraria antara rakyat dan perusahaan oligarki yang memiskinkan secara struktural dapat memiliki beberapa ciri-ciri.
Namun perlu dicatat bahwa tidak semua kepala daerah memiliki ciri-ciri ini, dan setiap situasi dapat berbeda-beda.
Beberapa ciri yang mungkin dimiliki oleh kepala daerah yang tidak peduli terhadap konflik agraria dan hanya menjadikannya sebagai komoditas politik jelang pilkada 2024 adalah sebagai berikut:
1. Tidak adanya upaya yang signifikan untuk menyelesaikan konflik agraria:
Kepala daerah yang tidak peduli mungkin tidak memperhatikan atau mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di wilayahnya. Mereka mungkin tidak berupaya memfasilitasi dialog antara rakyat dan perusahaan, atau tidak melibatkan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi yang adil.
2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas:
Kepala daerah yang tidak peduli terhadap konflik agraria mungkin tidak transparan dalam kebijakan dan keputusan terkait dengan sektor agraria. Mereka mungkin tidak memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat atau tidak mengakui masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan.
4. Keterkaitan dengan kepentingan perusahaan:
Ada kemungkinan bahwa kepala daerah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan dengan perusahaan yang terlibat dalam konflik agraria. Hal ini dapat menyebabkan mereka lebih condong memihak pada kepentingan perusahaan daripada kepentingan rakyat.
5. Tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat:
Jika konflik agraria melibatkan masyarakat adat, kepala daerah yang tidak peduli cenderung tidak memperhatikan hak-hak mereka. Mereka mungkin tidak melindungi wilayah adat atau tidak memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat.
6. Menggunakan konflik agraria sebagai alat politik:
Salah satu ciri yang paling jelas adalah jika kepala daerah hanya menganggap konflik agraria sebagai komoditas politik jelang pilkada 2024. Mereka mungkin menggunakan isu ini untuk mendapatkan dukungan politik atau meningkatkan popularitas mereka tanpa benar-benar berusaha menyelesaikan konflik agraria.
Namun perlu dicatat bahwa ini hanya beberapa ciri yang mungkin dimiliki oleh kepala daerah yang tidak peduli terhadap konflik agraria. Setiap situasi dapat berbeda, dan penting untuk mempertimbangkan konteks dan bukti yang spesifik sebelum membuat penilaian terhadap seorang kepala daerah.
Apakah rakyat masih terbuai untuk memilih kepala daerah tipikal tidak serius tuntaskan konflik Agraria?
Keputusan pemilihan kepala daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan tidak dapat disimpulkan secara umum bahwa rakyat masih terbuai untuk memilih kepala daerah dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan sebelumnya. perilaku pemilih dalam memilih pemimpin politik yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Beberapa alasan mengapa rakyat mungkin memilih kepala daerah dengan ciri-ciri tersebut adalah:
1. Kurangnya informasi yang memadai:
Orang mungkin tidak memiliki akses atau informasi yang cukup untuk mengetahui dengan pasti tentang ciri-ciri kepala daerah tersebut. Ketidaktahuan atau kurangnya akses informasi yang objektif dan terpercaya dapat mempengaruhi pemilihan mereka.
2. Pertimbangan lain dalam pemilihan:
Selain isu agraria, terdapat berbagai isu dan faktor identitas atau konflik sosial, dan kinerja kepala daerah sebelumnya dalam memutuskan pilihan mereka. Isu agraria mungkin tidak menjadi prioritas utama bagi sebagian pemilih, terutama jika mereka lebih terpengaruh oleh isu-isu lain yang dianggap lebih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
3. Manipulasi politik:
Terkadang, pemilihan kepala daerah dapat dipengaruhi oleh praktik politik yang tidak sehat, seperti penanganan, suap, atau kampanye negatif yang mempengaruhi persepsi publik. Hal ini dapat memengaruhi pemilih dan membuat mereka memilih kepala daerah dengan ciri-ciri yang seharusnya tidak diinginkan.
Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua rakyat terbuai atau memilih kepala daerah dengan ciri-ciri tersebut. Banyak pemilih yang kritis, terinformasi, dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum membuat keputusan dalam pemilihan kepala daerah. Pendidikan politik, kesadaran akan isu-isu penting, dan partisipasi aktif dalam proses politik dapat membantu mengurangi risiko pemilihan kepala daerah yang tidak peduli terhadap konflik agraria.
Dalam setiap masyarakat, ada variasi dalam tingkat pemahaman politik dan kesadaran akan isu-isu penting. Oleh karena itu, pendidikan politik dan informasi yang objektif dan terpercaya sangat penting untuk membantu rakyat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan pengetahuan yang baik dalam pemilihan kepala Penting untuk memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan akses terhadap informasi yang objektif dan terpercaya.
Inisiatif ini patut dilakukan melalui kampanye didikan, pelatihan, dan penyebaran informasi yang menyeluruh tentang isu-isu agraria dan pentingnya memilih kepala daerah yang peduli terhadap masalah tersebut.
Selain itu, partisipasi aktif dalam proses politik juga penting. Rakyat perlu diajak untuk terlibat dalam diskusi dan dialog mengenai isu-isu penting, termasuk konflik agraria. Melalui partisipasi yang aktif, masyarakat dapat saling bertukar informasi, membangun kesadaran kesadaran, dan membentuk sikap kritis terhadap calon kepala daerah.
Selain pendidikan politik, reformasi politik yang melibatkan mekanisme demokrasi demokrasi juga dapat membantu mengurangi pengaruh dan pengasuhan dalam pemilihan kepala daerah.
Transparansi proses politik, pengawasan yang ketat terhadap kampanye, dan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran dapat membantu memastikan bahwa pemilihan kepala daerah didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.
Penting juga untuk membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pentingnya pemenuhan keadilan agraria. Melalui pendekatan ini, rakyat dapat memahami pentingnya memilih kepala daerah yang memprioritaskan perlindungan hak-hak mereka dan berkomitmen untuk mengatasi konflik agraria secara adil dan berkelanjutan.
Dengan upaya bersama dalam memperkuat politik pendidikan, politik reformasi, dan kesadaran akan isu agraria, diharapkan rakyat akan menjadi lebih sadar dan kritis dalam memilih kepala daerah yang mampu dan peduli terhadap konflik agraria serta mampu memajukan kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Selain upaya politik pendidikan dan politik reformasi, partisipasi aktif rakyat dalam membangun gerakan advokasi dan kesadaran kesadaran juga dapat memberikan dampak yang signifikan. Rakyat dapat membentuk dan mendukung organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu agraria dan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat adat, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.
Gerakan advokasi ini dapat bekerja untuk meningkatkan pemahaman publik tentang konflik agraria, mengorganisir kesadaran kampanye, dan memobilisasi dukungan untuk para pemimpin yang mampu menyelesaikan konflik agraria secara adil. Dengan menggalang solidaritas dan memperkuat suara rakyat, gerakan advokasi dapat memengaruhi politik agenda dan mendorong pemilihan kepala daerah yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat.
Selain itu, penting untuk memperkuat akses rakyat ke mekanisme penyelesaian sengketa agraria yang adil dan transparan. Pemerintah dapat meningkatkan aksesibilitas dan penyelesaian penyelesaian penyelesaian, seperti biaya atau arbitrase lembaga. Selain itu, pelibatan mediator independen dan netral dapat membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agraria dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Dalam konteks pemilihan kepala daerah, pemilih perlu menjadi lebih kritis dan mempertimbangkan catatan kinerja calon kepala daerah terkait dengan isu agraria dan perlindungan hak-hak rakyat. Informasi mengenai kebijakan, tindakan, dan komitmen calon kepala daerah terhadap penyelesaian konflik agraria dapat membantu pemilih membuat keputusan yang lebih informatif dan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, mengubah paradigma politik dan memastikan pemilihan kepala daerah yang peduli terhadap konflik agraria adalah tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait.
Dirangkum dan diolah dari berbagai sumber
Editor: Anasril
