Senator Destita Minta Pemda Bengkulu Antisipasi Dampak Pemangkasan TKD 2026

Jakarta – Senator DPD RI asal Bengkulu, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., MSM, menyoroti keputusan pemerintah pusat yang memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam RAPBN 2026. Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pelayanan publik tidak terganggu.

“Pemangkasan TKD jangan sampai membuat pelayanan kepada masyarakat terhenti. Pemda perlu menyiapkan strategi alternatif sejak dini,” kata Destita di Jakarta, Sabtu (6/9).

Seperti diketahui, pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati postur sementara RAPBN 2026 dengan alokasi TKD sebesar Rp650 triliun. Jumlah ini menurun 29,34 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919,9 triliun.

Destita menjelaskan, berkurangnya transfer dana dari pusat akan langsung dirasakan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan program perlindungan sosial. Karena itu, ia mendorong daerah untuk berani mencari terobosan baru guna menutup kekurangan anggaran.

“Daerah jangan hanya menunggu dari pusat, tapi harus berani menggali potensi fiskal lokal, mengelola aset daerah, serta mendorong investasi,” tambahnya.

Namun, ia mengingatkan agar upaya tersebut tidak dilakukan secara instan. “Bukan dengan cara menaikkan pajak atau retribusi yang bisa membebani masyarakat kecil. Semua kebijakan harus melalui dialog dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Menurut Destita, Bengkulu termasuk daerah dengan ketergantungan tinggi pada dana pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Meski begitu, masih ada peluang besar yang bisa dikembangkan, antara lain sektor pariwisata, hilirisasi hasil pertanian, dan pengolahan produk perikanan.

“Kalau peluang ini dimanfaatkan optimal, tidak hanya PAD yang naik, tapi juga kemampuan masyarakat mengelola potensi ekonominya ikut berkembang,” jelasnya.

Destita menekankan, pembangunan nasional hanya bisa berhasil jika pusat dan daerah berjalan seimbang. “Kami di DPD RI akan terus mengawal agar kesejahteraan masyarakat daerah tidak dikorbankan hanya karena alasan efisiensi,” pungkasnya.

BACA JUGA:  Calon Anggota DPD RI Destita Khairilisani Luncurkan Ojek Cepat Syariah

Posting Terkait

Jangan Lewatkan