Jakarta, Word Pers Indonesia – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai salah satu warisan besar Presiden Prabowo Subianto kini dipertanyakan efektivitasnya. Meski tujuan utamanya mulia—menyiapkan generasi emas Indonesia dengan target 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil—fakta di lapangan justru menunjukkan sederet persoalan serius.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO M. Biomed, menyebut serapan anggaran MBG sangat rendah. Hingga 8 September 2025, dari total anggaran Rp71 triliun, baru Rp13 triliun atau 18,3 persen yang terserap.
“Bukan hanya serapan anggaran yang seret, tapi masalahnya sangat kompleks. Ada kasus 5.320 anak sekolah keracunan, lebih dari 5.000 Surat Pesanan Pangan Gizi (SPPG) fiktif, serta indikasi kuat penyalahgunaan anggaran. Program yang seharusnya berpihak ke rakyat kecil malah dikuasai pemodal besar dan kroni politik,” tegas Ali di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Ia menilai realitas ini sangat bertolak belakang dengan visi Prabowo yang selalu menekankan keberpihakan kepada PKL dan UMKM. Ali menegaskan, MBG berpotensi melahirkan “kongkalikong” baru yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dengan modal besar, sementara pelaku usaha kecil tidak mampu menjangkau biaya investasi program yang dianggap terlalu mahal.
“Kalau model seperti ini dibiarkan, maka APBN 2026 dengan anggaran jumbo Rp335 triliun bisa menjadi ladang masalah. Resiko kegagalan MBG makin besar. Karena itu, kami mendukung penuh Presiden Prabowo untuk segera melakukan evaluasi total,” ujar dokter ahli imunologi yang juga menjabat sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini.
Ali juga menyoroti struktur pembiayaan MBG yang dinilai tidak masuk akal. Dari pagu Rp15.000 per anak per hari, hanya sekitar Rp10.000 yang benar-benar dialokasikan untuk kebutuhan gizi. Sisanya, sekitar Rp5.000, disebutnya lebih banyak mengalir ke investor, yayasan, dan biaya transportasi.
“Padahal bila kantin sekolah, pedagang kuliner sekitar sekolah, serta PKL dan UMKM lokal dilibatkan, manfaatnya jauh lebih besar. Resiko KKN bisa ditekan, kasus keracunan dapat diminimalisasi, dan ekonomi rakyat kecil justru ikut berputar. Itu sejalan dengan marwah kepemimpinan Presiden Prabowo yang nyata berpihak pada wong cilik,” pungkas Ali, yang juga mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995–1998 serta eks pengurus PBNU periode 2000–2005.
Reporter: Popy
Editor: ANasril
