Suci dari Taiwan Bikin Blitar Bergejolak! Kritik Hibah Gus Iqdam Melebar, Kini Muncul Pertanyaan: Bisa Diproses Tanpa Pulang?

Word Pers Indonesia – Jarak ribuan kilometer ternyata bukan penghalang untuk membuat gaduh sebuah daerah. Dari Taiwan, seorang pekerja migran asal Tulungagung bernama Suci menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap rencana hibah miliaran rupiah untuk pengembangan kawasan wisata religi Majelis Ta’lim Sabilu Taubah, yang diasuh Gus Iqdam.

Polemik yang awalnya berkaitan dengan penggunaan uang rakyat itu kini berkembang menjadi perdebatan lebih luas. Bukan hanya soal kepantasan dana hibah, tetapi juga menyangkut etika mengkritik tokoh agama, batas kebebasan berekspresi, hingga kemungkinan proses hukum terhadap seseorang yang berada di luar Indonesia.

Pertanyaan yang kini ramai diperbincangkan warganet pun muncul: Apakah Suci bisa dilaporkan dan diproses secara hukum tanpa harus pulang ke Indonesia?

Untuk memahami persoalan ini, ada baiknya kita menarik benang merahnya dari awal.

Berawal dari Usulan Hibah Miliaran Rupiah

Polemik bermula ketika rencana dukungan pemerintah terhadap pengembangan kawasan wisata religi Sabilu Taubah menjadi pembicaraan publik pada Oktober 2026.

Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah mengajukan permohonan hibah sebesar Rp4,7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Blitar untuk APBD 2027. Dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD, nilai usulan tersebut dipangkas menjadi Rp2,3 miliar.

Di sisi lain, yayasan juga mengajukan permohonan hibah Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Wakil Bupati Blitar Beky Herdihansah sebelumnya mengungkapkan adanya pengajuan tersebut. Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan Pemprov Jawa Timur memutuskan tidak memenuhi permohonan hibah untuk tahun anggaran 2027.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menjelaskan bahwa pemerintah harus selektif dalam menentukan penerima hibah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan manfaat bagi masyarakat.

Fakta ini penting: proposal hibah bukan berarti uang sudah disetujui atau dicairkan.

Kritik Suci: Uang Rakyat Bukan Uang Pribadi Pejabat

Rencana hibah tersebut kemudian mendapat tanggapan dari Suci melalui media sosial.

Substansi kritiknya mempertanyakan kepantasan lembaga keagamaan menerima bantuan APBD dalam jumlah miliaran rupiah, terlebih ketika masyarakat masih membutuhkan berbagai pelayanan publik.

Di titik ini, pertanyaan Suci sesungguhnya merupakan bagian dari kontrol sosial yang sah.

Dana APBD berasal dari uang publik. Penggunaannya harus memiliki dasar hukum, memenuhi persyaratan penerima hibah, transparan dalam peruntukan, serta memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, kritik terhadap kebijakan memiliki batas yang harus dijaga.

Ketika pembahasan anggaran melebar menjadi julukan yang merendahkan dan menyeret keluarga, persoalannya tidak lagi sesederhana mempertanyakan kebijakan pemerintah.

Kritik terhadap hibah seharusnya diarahkan kepada proposal, dasar hukum, penerima, besaran anggaran, dan manfaat pembangunan. Bukan berubah menjadi pertarungan personal.

Gus Iqdam turut memberikan tanggapan atas polemik tersebut.

Dalam penjelasannya, ia menyebut pengajuan bantuan masih sebatas usulan pemerintah dan belum berarti dana telah direalisasikan. Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan kompleks majelis selama ini berasal dari sumbangan jamaah di atas tanah wakaf.

Gus Iqdam disebut tidak mempermasalahkan kritik terhadap kebijakan atau usulan anggaran. Namun, ia menyayangkan apabila kritik berkembang menjadi serangan terhadap lembaga, jamaah, maupun keluarga.

Di sinilah publik perlu memisahkan dua hal: mengkritik penggunaan uang negara merupakan hak masyarakat, sedangkan menyerang kehormatan pribadi merupakan persoalan berbeda.

Tokoh agama sekalipun bukan pihak yang kebal kritik. Sebaliknya, besarnya jumlah jamaah juga tidak boleh menjadi alasan untuk membungkam pertanyaan masyarakat.

Bukan Kali Pertama Nama Suci Menjadi Perbincangan

Nama Suci sebelumnya juga pernah menjadi perhatian publik dalam perseteruan di media sosial dengan pihak K-Cunk Motor Tulungagung, yang dikaitkan dengan Suryono Hadi Pranoto.

Perselisihan yang ramai sekitar Agustus hingga September 2025 itu berkaitan dengan unggahan Suci yang mempersoalkan bisnis dan sejumlah persoalan pribadi pihak showroom.

Pihak K-Cunk Motor disebut membantah tuduhan tersebut dan merasa dirugikan oleh konten yang beredar. Persoalan itu juga dikabarkan berlanjut ke langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik.

Namun, seluruh tuduhan dan bantahan tersebut harus ditempatkan sebagai keterangan masing-masing pihak, bukan dianggap sebagai fakta hukum yang sudah terbukti.

Dua kontroversi yang berbeda waktu dan objek ini kini kembali membuat nama Suci menjadi bahan pembicaraan warganet.

Di tengah ramainya perdebatan itu, muncul video penjelasan dari sosok perempuan bernama Sifa Nur yang ikut menarik perhatian pengguna media sosial. karena banyak mendapat pertanayaan dari netizen bahwa apakah Bisa Dilaporkan Tanpa Harus Pulang?

Dalam video tersebut, Sifa menjelaskan bahwa seseorang yang berada di Taiwan tidak otomatis harus dipulangkan ke Indonesia hanya untuk menghadapi laporan hukum.

Menurut penjelasannya, pelapor perlu mengetahui keberadaan orang yang dilaporkan, termasuk lokasi tempat tinggal dan informasi yang dapat membantu pihak kepolisian setempat melakukan penanganan.

Ia juga menjelaskan bahwa pelaporan dapat dilakukan dengan bantuan kuasa hukum, meskipun proses lintas negara tentu membutuhkan biaya, komunikasi, dan pemahaman bahasa yang tidak sederhana.

Sifa menekankan bahwa keberadaan seseorang di luar negeri bukan berarti membuatnya kebal terhadap proses hukum.

Penjelasan tersebut menjadi salah satu topik yang menarik perhatian karena menyangkut posisi pekerja migran Indonesia yang sedang berada di luar negeri.

Namun, ada hal penting yang perlu diluruskan: persoalan hukum lintas negara tidak bisa disederhanakan dengan menyebut bahwa semua laporan otomatis diproses berdasarkan satu aturan tertentu di Taiwan.

Tidak Ada Hubungan Diplomatik Resmi, Apakah Hukum Tetap Bisa Berjalan?

Indonesia dan Taiwan memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta menutup seluruh jalur komunikasi maupun penanganan persoalan hukum.

Taiwan memiliki sistem hukum sendiri. Dalam Criminal Code Taiwan terdapat ketentuan mengenai penghinaan publik dan pencemaran nama baik.

Pasal 309 mengatur penghinaan publik, sedangkan Pasal 310 mengatur pencemaran nama baik melalui pernyataan mengenai fakta yang berpotensi merusak reputasi seseorang.

Menariknya, Pasal 311 juga mengatur pengecualian bagi pernyataan yang disampaikan dengan iktikad baik, termasuk komentar yang wajar mengenai persoalan yang layak menjadi perhatian publik.

Dengan demikian, kritik terhadap kebijakan publik dan serangan terhadap kehormatan pribadi perlu dibedakan secara cermat.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Criminal Code yang diterbitkan Kementerian Kehakiman Taiwan.

Artinya, istilah yang tepat bukan sekadar menyebut adanya UU ITE Taiwan. Ada ketentuan pidana tersendiri yang perlu dilihat berdasarkan jenis perbuatan, lokasi perbuatan, bukti, dan kewenangan hukum yang berlaku.

Apakah suatu unggahan dari Taiwan dapat diproses di sana? Hal tersebut harus dinilai berdasarkan fakta konkret dan aturan yurisdiksi, bukan hanya berdasarkan lokasi akun media sosial.

Pelapor juga perlu berkonsultasi dengan penasihat hukum yang memahami hukum Indonesia dan Taiwan untuk menentukan jalur pelaporan yang tepat.

Yang Harus Dijawab Bukan Hanya Suci, tetapi Juga Pemerintah

Di tengah ramainya pertengkaran warganet, ada satu persoalan yang jangan sampai tenggelam.

Apakah usulan hibah miliaran rupiah tersebut sudah benar-benar memenuhi asas kepatutan, keadilan, transparansi, dan manfaat bagi masyarakat?

Pemerintah Kabupaten Blitar perlu terbuka menjelaskan dasar pengajuan hibah, persyaratan penerima, rincian penggunaan anggaran, serta alasan perubahan nilai dari Rp4,7 miliar menjadi Rp2,3 miliar.

DPRD juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah APBD dibahas berdasarkan kepentingan publik, bukan popularitas lembaga maupun besarnya jumlah pengikut.

Sementara itu, pihak Sabilu Taubah berhak memberikan penjelasan mengenai kebutuhan pembangunan dan manfaat yang akan diterima masyarakat.

Suci berhak menyampaikan kritik. Gus Iqdam berhak memberikan klarifikasi. Pemerintah wajib menjawab pertanyaan publik.

Tetapi tidak seorang pun seharusnya menggunakan kebebasan berpendapat sebagai alasan untuk menyebarkan tuduhan tanpa bukti atau menyerang kehormatan orang lain.

Pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang paling keras bersuara atau siapa yang memiliki pendukung paling banyak. Yang harus dimenangkan adalah kepentingan rakyat.

Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi pertengkaran Suci dan Gus Iqdam, sementara pertanyaan tentang penggunaan uang negara justru terlupakan.

Sebab, uang APBD bukan milik pejabat, bukan milik tokoh agama, dan bukan milik kelompok tertentu. Itu uang rakyat yang setiap penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan.

Editorial: Anasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan