Dana Yayasan Rp1,13 Miliar Dipersoalkan, Kuasa Hukum Ar-Rayhan Layangkan Somasi Terakhir kepada Nova Kristi

Rejang Lebong, Word Pers Indonesia – Persoalan pertanggungjawaban dana Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah yang berkaitan dengan kegiatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian memanas. Selisih dana sebesar Rp747.285.250 kini menjadi sorotan setelah pihak yayasan melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kedua sekaligus somasi terakhir kepada Nova Kristi Fransiska.

Langkah hukum tersebut ditempuh setelah pihak yayasan mempertanyakan kejelasan penggunaan dana yang berdasarkan rekapitulasi internal tercatat telah disalurkan dalam jumlah lebih dari Rp1,13 miliar.

Melalui Kantor Hukum RUSTAM EFENDI, S.H. & PARTNERS, yayasan mendesak Nova Kristi Fransiska segera memberikan laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh, termasuk membuka dokumen transaksi dan bukti penggunaan dana yang selama ini dipersoalkan.

Berdasarkan catatan sementara pihak yayasan, dana yang tercatat telah disalurkan kepada Nova mencapai Rp1.131.200.000. Sementara pembayaran yang tercatat kepada Siska Delvita Utami sebesar Rp383.914.750.

Dari dua angka tersebut, terdapat selisih sementara Rp747.285.250 yang hingga kini menurut pihak yayasan masih memerlukan penjelasan dan pertanggungjawaban.

Nilai tersebut bukan angka kecil. Karena itu, pihak yayasan meminta seluruh aliran dana ditelusuri secara terbuka, mulai dari rekening koran, bukti transfer, kuitansi, laporan pengeluaran hingga dokumen pendukung lainnya.

Pertanyaan yang kini menuntut jawaban adalah bagaimana penggunaan dana tersebut, untuk kepentingan apa dialokasikan, siapa saja penerimanya, serta di mana bukti pertanggungjawabannya?

Meski demikian, pihak yayasan menegaskan bahwa angka tersebut masih berupa perhitungan sementara dan dapat dikoreksi apabila terdapat pengeluaran yang sah, memperoleh persetujuan, serta didukung bukti yang dapat diverifikasi.

Kuasa hukum Yayasan Ar-Rayhan Baitul Muthmainah, Rustam Efendi, S.H., M.B.A., menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Rustam, setiap dana yang telah disalurkan harus memiliki dasar penggunaan dan bukti pertanggungjawaban yang jelas. Terlebih, dana yang dipersoalkan menyangkut kepentingan yayasan dan kegiatan yang berkaitan dengan program MBG.

“Ini menyangkut dana yayasan dalam jumlah besar. Kami ingin seluruh aliran dana dibuka secara terang. Jangan sampai dana telah disalurkan, tetapi ketika diminta pertanggungjawaban justru tidak ada penjelasan yang memadai. Setiap rupiah harus jelas penggunaannya dan harus dapat dibuktikan,” tegas Rustam kepada wartawan di Rejang Lebong.

Ia menjelaskan, somasi kedua sekaligus terakhir tersebut merupakan kesempatan bagi Nova Kristi Fransiska untuk menyampaikan klarifikasi dan menyelesaikan persoalan tanpa harus berlanjut ke proses hukum.

Dalam surat somasi itu, pihak yayasan memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam sejak surat diterima untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban beserta dokumen pendukung.

“Kami memberikan waktu 1 x 24 jam sejak somasi diterima. Kami meminta seluruh laporan dan bukti penggunaan dana segera diserahkan. Jika kesempatan ini tidak diindahkan, kami akan melanjutkan persoalan ini ke ranah hukum. Kami tidak akan terus-menerus memberikan teguran tanpa batas,” ujarnya.

Tidak berhenti pada somasi, Rustam menyebut pihaknya telah mengumpulkan sejumlah catatan transaksi dan bukti transfer dari rekening yayasan sebagai dokumen pendukung untuk menelusuri persoalan tersebut.

Apabila tidak ditemukan pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, pihaknya menyatakan siap membawa persoalan itu kepada aparat penegak hukum agar dugaan penyimpangan penggunaan dana dapat diperiksa sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain kemungkinan menempuh jalur pidana, pihak yayasan juga membuka opsi gugatan perdata untuk memperjuangkan hak dan kepentingan yayasan.

“Apabila tidak ada pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi, kami akan membawa bukti-bukti tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan penggelapan dana yayasan. Kami juga membuka langkah gugatan perdata untuk memperjuangkan hak yayasan,” ungkap Rustam.

Ia menegaskan, langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu. Namun, menurutnya, persoalan keuangan yayasan harus diselesaikan berdasarkan dokumen dan fakta transaksi, bukan sekadar penjelasan lisan.

“Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Tetapi jangan pula menganggap persoalan ini akan berhenti hanya karena tidak ada jawaban. Dana yayasan wajib dipertanggungjawabkan. Kalau memang penggunaannya benar, tunjukkan bukti-buktinya. Kalau ada kewajiban yang belum diselesaikan, selesaikan,” lanjutnya.

Kini, tenggat waktu dalam somasi kedua menjadi momentum penting bagi penyelesaian persoalan tersebut. Pihak yayasan menunggu penjelasan dan dokumen pertanggungjawaban dari Nova Kristi Fransiska sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Rustam kembali menegaskan bahwa pihaknya masih membuka ruang penyelesaian secara baik-baik. Namun, apabila tidak ada respons yang memadai, dokumen transaksi yang telah dikumpulkan akan menjadi bagian dari langkah hukum selanjutnya.

“Kami sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Sekarang kami menunggu pertanggungjawaban. Jika tidak ada, kami akan menempuh jalur hukum. Kami ingin semuanya terang, bukan sekadar janji dan penjelasan tanpa bukti. Biar bukti yang berbicara, biar hukum yang menentukan!” tutup Rustam.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yayasan, terlebih apabila berkaitan dengan pelaksanaan program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Nova Kristi Fransiska terkait persoalan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada yang bersangkutan maupun pihak-pihak terkait untuk memberikan penjelasan secara berimbang.

Reporter: Alfrido
Editor: ANasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan