Progres Jalan Padang Serai–Pasar Ngalam 65 Persen, Kontraktor Tercekik Modal! KMK Tak Dapat, Tagihan PUPR Belum Diproses

Bengkulu, Word Pers Indonesia – Tujuh tahun lebih masyarakat menanti jalan yang layak. Bertahun-tahun warga harus menghadapi lumpur ketika hujan dan debu saat kemarau di ruas Jalan Padang Serai–Pasar Ngalam. Kini, ketika rekonstruksi mulai memperlihatkan hasil, persoalan lain justru membelit perusahaan pelaksana.

PT Tirta Kencana Konstruksi (PT TKK), kontraktor yang mengerjakan proyek rekonstruksi jalan tersebut, mengaku menghadapi tekanan keuangan serius. Tidak memperoleh dukungan Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Bengkulu, pasokan aspal tersendat, harga material terus bergerak naik, sementara tagihan pekerjaan belum kunjung diproses ke tahap pencairan.

Ironisnya, perusahaan mengaku terpaksa mencari pinjaman di luar perbankan untuk menjaga pekerjaan tetap berjalan. Konsekuensinya, biaya modal yang harus ditanggung semakin besar, mulai dari bunga pinjaman hingga persyaratan agunan.

Di tengah tuntutan penyelesaian proyek sesuai kontrak, kontraktor kini harus berjibaku bukan hanya dengan pekerjaan konstruksi, tetapi juga persoalan pembiayaan yang menguras kemampuan keuangan perusahaan.

Direktur PT Tirta Kencana Konstruksi, Mukram, mengungkapkan hingga Kamis (18/11/2026), progres pekerjaan telah mencapai sekitar 65 persen. Pihaknya tetap berupaya mempercepat pembangunan meskipun menghadapi sejumlah kendala di lapangan maupun dari sisi pendanaan.

“Alhamdulillah, sampai saat ini progres pekerjaan kami sudah mencapai kurang lebih 65 persen. Saat ini masih berlangsung pekerjaan pengaspalan, dengan kebutuhan material aspal sekitar 1.500 ton lagi. Insyaallah, jika tidak ada kendala, dalam lima hingga enam hari ke depan pekerjaan pengaspalan dapat diselesaikan,” ujar Mukram saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (18/11/2026).

Namun, di balik optimisme tersebut, persoalan arus kas menjadi tantangan yang tidak bisa dianggap ringan.

Tak Dapat KMK Bank Bengkulu, Kontraktor Terpaksa Cari Pinjaman Lebih Mahal

Mukram mengungkapkan salah satu persoalan terbesar yang dihadapi PT Tirta Kencana Konstruksi adalah belum diperolehnya fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Bengkulu.

Padahal, menurut keterangan Mukram, Bank Bengkulu merupakan bank penerima pembayaran termin proyek tersebut. Dukungan modal kerja diharapkan dapat membantu perusahaan membiayai kebutuhan operasional selama pekerjaan berlangsung, sebelum pembayaran termin diterima.

Karena fasilitas tersebut tidak diperoleh, perusahaan akhirnya harus mencari sumber pembiayaan alternatif di luar perbankan.

Konsekuensinya, beban keuangan perusahaan semakin berat karena biaya pinjaman, bunga, serta persyaratan agunan dinilai lebih tinggi.

Mukram menilai situasi ini membuat kontraktor harus menanggung beban pembiayaan tambahan di tengah pekerjaan yang masih membutuhkan dana besar.

“Kami tidak mendapatkan dukungan KMK dari Bank Bengkulu. Terpaksa perusahaan mencari pinjaman di luar bank. Akibatnya, biaya modal yang harus kami tanggung lebih tinggi, baik bunga pinjaman maupun agunannya,” ungkap Mukram.

Kondisi tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, proyek pemerintah membutuhkan ketersediaan modal kerja yang berkesinambungan. Ketika dukungan pembiayaan perbankan tidak tersedia dan pembayaran termin belum diterima, kontraktor harus mencari cara agar kegiatan konstruksi tidak terhenti.

Berkas Tagihan MC Oktober Disebut Masih di Dinas PUPR

Persoalan semakin pelik ketika pembayaran tagihan pekerjaan berdasarkan Monthly Certificate (MC) Oktober 2026 juga disebut belum memasuki tahapan pencairan.

Mukram menyampaikan, sejak awal November hingga 20 November 2026, berkas tagihan MC Oktober untuk proyek Jalan Padang Serai–Pasar Ngalam masih berada di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan belum diteruskan prosesnya ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, keterlambatan proses administrasi tersebut berdampak langsung terhadap perputaran keuangan perusahaan.

Padahal, kebutuhan pembiayaan pekerjaan terus berjalan. Kontraktor harus menyediakan material, membayar tenaga kerja, mengoperasikan peralatan, serta menanggung berbagai kebutuhan lapangan lainnya.

Mukram berharap Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dapat memahami kondisi yang dihadapi perusahaan sebagai mitra pelaksana pekerjaan pemerintah.

“Kontraktor sudah berusaha melaksanakan pekerjaan dengan baik. Seharusnya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu juga memahami kesulitan mitra kontraktornya dengan membantu mempercepat proses tagihan atau termin,” demikian harapan Mukram.

Ia berharap berkas tagihan yang telah disampaikan dapat segera diproses sesuai ketentuan agar perusahaan memiliki kepastian arus kas untuk melanjutkan tahapan pekerjaan.

Persoalan ini menjadi penting karena kontraktor tidak mungkin terus-menerus menutup kebutuhan proyek menggunakan pinjaman dengan biaya modal yang semakin tinggi.

Aspal Langka, Harga Naik, Kebutuhan Masih 1.500 Ton

Selain persoalan pembiayaan dan pembayaran termin, PT Tirta Kencana Konstruksi juga menghadapi hambatan pasokan material utama, yakni aspal.

Mukram menyebut sekitar 50 persen pemasok atau supplier aspal yang biasa menjadi sumber pasokan mengalami kekosongan stok.

Situasi tersebut semakin memberatkan karena harga aspal masih bergerak naik. Sementara itu, kebutuhan material untuk menuntaskan pekerjaan pengaspalan masih mencapai sekitar 1.500 ton.

Artinya, kontraktor harus menghadapi dua tekanan sekaligus: memastikan ketersediaan material di tengah keterbatasan stok dan menjaga kemampuan keuangan perusahaan menghadapi kenaikan harga.

Kondisi ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan berbagai pihak agar target penyelesaian pekerjaan tidak terganggu.

Di tengah berbagai kendala tersebut, pekerjaan konstruksi tetap berjalan.

Proyek yang dimulai pada 2 September 2026 ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari persiapan, penyiapan badan jalan, timbunan pilihan atau selected embankment, hingga pemasangan lapis fondasi agregat atau BISA.

Tahapan selanjutnya adalah pengaspalan menggunakan dua jenis lapisan konstruksi, yakni Asphalt Concrete-Binder Course (AC-BC) sebagai lapisan pengikat dan Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) sebagai lapisan aus.

Mukram menjelaskan lapisan AC-BC telah diselesaikan, sedangkan pekerjaan saat ini berfokus pada penghamparan AC-WC.

Setelah pengaspalan rampung, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pembangunan bahu jalan menggunakan beton mutu rencana FC’ 15 MPa. Tahapan akhir mencakup pemasangan marka jalan setelah lapisan aspal memenuhi persyaratan teknis.

“Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target. Bahkan, mudah-mudahan sebelum batas akhir masa kontrak sudah rampung, sepanjang tidak ada kendala dalam pelaksanaannya,” tegasnya.

Namun, Mukram mengakui keterbatasan arus kas saat ini turut memengaruhi kemampuan perusahaan untuk segera melaksanakan pekerjaan beton pada bahu jalan.

Dengan demikian, percepatan penyelesaian proyek bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknis kontraktor, melainkan juga kelancaran pasokan material dan dukungan pembiayaan.

Bank Bengkulu Disebut Khawatir Kredit Macet, Imbas Tunda Bayar Proyek 2025

Mukram juga mengungkapkan bahwa belum diberikannya fasilitas KMK oleh Bank Bengkulu pada 2026 diduga berkaitan dengan kekhawatiran perbankan terhadap risiko kredit bermasalah.

Menurut keterangannya, pihak bank khawatir pembayaran proyek pemerintah provinsi mengalami keterlambatan sehingga berpotensi mengganggu pengembalian pinjaman kontraktor.

Kekhawatiran itu, kata Mukram, berkaitan dengan pengalaman tahun 2025 ketika sejumlah pembayaran proyek Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami penundaan.

Bahkan, ia menyebut masih terdapat pembayaran pekerjaan yang belum sepenuhnya diselesaikan hingga saat ini, termasuk proyek jalan provinsi di Kabupaten Kaur.

Jika kondisi tersebut menjadi pertimbangan perbankan, persoalannya patut menjadi perhatian pemerintah daerah.

Di satu sisi, perbankan memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit. Namun, di sisi lain, kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah juga membutuhkan kepastian pembayaran dan dukungan pembiayaan agar kewajiban pekerjaan dapat diselesaikan.

Jangan sampai risiko keterlambatan pembayaran pemerintah justru membuat kontraktor kesulitan mendapatkan akses modal kerja, sementara tuntutan penyelesaian pekerjaan tetap berjalan.

Keterangan mengenai alasan kebijakan KMK tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada manajemen Bank Bengkulu agar masyarakat memperoleh penjelasan yang utuh.

Dinas PUPR dan BKAD Diharapkan Segera Memberikan Kepastian

Persoalan yang dihadapi PT Tirta Kencana Konstruksi semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan BKAD.

Dinas PUPR perlu memberikan kejelasan mengenai posisi berkas tagihan MC Oktober 2026, tahapan verifikasi yang telah dilakukan, serta alasan apabila proses administrasinya belum diteruskan ke BKAD.

Jika masih terdapat persyaratan yang harus dilengkapi, komunikasi dan penjelasan kepada kontraktor menjadi penting agar tidak terjadi hambatan berkepanjangan.

Sementara itu, BKAD diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai mekanisme dan tahapan pembayaran setelah dokumen dinyatakan memenuhi persyaratan.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi persoalan tunda bayar proyek agar kejadian serupa tidak terus membebani pelaksanaan pembangunan.

Sebab, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya soal berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun. Ada mata rantai pembiayaan, pembayaran, pengadaan material, dan tenaga kerja yang harus berjalan beriringan.

Kontraktor memang berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis, mutu, volume, dan ketentuan kontrak. Namun, kelancaran pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai prosedur juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan proyek.

Tujuh Tahun Warga Menunggu, Jangan Sampai Pembangunan Tersendat

Proyek rekonstruksi Jalan Padang Serai–Pasar Ngalam mencakup penanganan sepanjang kurang lebih 7,182 kilometer dengan lebar badan jalan 4,5 meter.

Pekerjaan juga meliputi bahu jalan masing-masing selebar 0,5 meter di sisi kiri dan kanan, sehingga total lebar penampang jalan beserta bahu mencapai sekitar 5,5 meter.

Bagi masyarakat, pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik. Jalan yang layak menjadi kebutuhan mendasar untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mobilitas sehari-hari.

Karena itu, persoalan pembiayaan yang diungkapkan kontraktor tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan.

Ketika perusahaan sudah berupaya menjaga progres hingga 65 persen, pemerintah dan pihak terkait juga perlu memastikan hambatan administratif serta pembiayaan dapat dicarikan solusi sesuai aturan.

Jangan sampai kontraktor diminta terus berlari menyelesaikan pekerjaan, sementara kepastian pembayaran dan dukungan pembiayaan justru tertinggal di belakang.

Masyarakat sudah lebih dari tujuh tahun menunggu jalan yang layak. Kini, ketika pembangunan mulai terlihat hasilnya, semua pihak harus memastikan pekerjaan dapat dituntaskan dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebab, pembangunan tidak cukup hanya menuntut kontraktor bekerja cepat. Pemerintah juga harus memastikan kewajiban administrasi dan pembayaran berjalan tepat, agar uang negara benar-benar berubah menjadi infrastruktur yang manfaatnya dirasakan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait dalam hal ini Bank Bengkulu dan Dinas PUPR belum memberikan keterangan perihal alasan teknis di balik kebijakan itu.”.

Reporter: Agus
Editor: Anasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan