Hatta Rajasa Dukung Terobosan APKLI MP, Pendampingan Penerima KUR Jadi Kunci UMKM Naik Kelas

Jakarta, Word Pers Indonesia – Kucuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diproyeksikan mencapai Rp320 triliun pada 2027 dinilai belum cukup untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas. Persoalan mendasarnya bukan semata-mata akses permodalan, melainkan lemahnya pendampingan yang membuat banyak usaha rakyat kesulitan berkembang menjadi bisnis yang lebih besar.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Hatta Rajasa, menegaskan bahwa pembiayaan melalui KUR maupun program Mekaar dari Permodalan Nasional Madani (PNM) harus disertai pendampingan yang terarah, berkelanjutan, dan menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha.

Pandangan tersebut disampaikan Hatta saat menerima Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, di Jakarta, Rabu sore (18/11/2026).

Menurut Hatta, pembiayaan usaha seharusnya menjadi pintu masuk bagi transformasi ekonomi masyarakat. Artinya, penerima kredit tidak boleh berhenti sebagai pelaku usaha mikro yang terus bergantung pada pinjaman, tetapi harus memiliki kesempatan berkembang menjadi pengusaha kecil, menengah, bahkan besar.

Ia mengungkapkan, ketika menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya pernah mendorong target peningkatan kelas usaha melalui penyaluran KUR oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Dulu saya menargetkan kepada Bank Himbara sebagai penyalur KUR agar 10 persen usaha ultra mikro naik kelas menjadi mikro, 10 persen usaha mikro naik menjadi kecil, dan usaha kecil berkembang menjadi usaha menengah. Bahkan, seharusnya 0,05 persen UMKM setiap tahun bisa tercetak menjadi usaha besar,” ungkap Hatta.

Namun, menurutnya, target tersebut belum terealisasi secara maksimal. Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah sistem pendampingan UMKM yang dinilai masih lemah dan belum menyentuh seluruh aspek kebutuhan pengembangan usaha.

Karena itu, Hatta menilai program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP) yang digagas APKLI Merah Putih memiliki nilai strategis untuk menjawab persoalan tersebut.

“Pendampingan UMKM masih rapuh dan belum komprehensif. Oleh karena itu, Program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan APKLI Merah Putih merupakan terobosan mendasar, strategis, realistis, dan dibutuhkan Indonesia. Keberadaan pendamping bagi penerima KUR maupun Mekaar PNM menjadi kunci agar UMKM bisa naik kelas,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Hatta juga menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kecil.

Ia berharap APKLI Merah Putih dapat mengambil peran lebih besar dalam mengawal sekaligus menyukseskan berbagai program unggulan pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta kebijakan stimulus pembiayaan dan fasilitas usaha produktif bagi UMKM.

Hatta juga menyatakan dukungan terhadap empat agenda besar APKLI MP, yakni Program Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP), Dana Sosial, pembentukan Data Tunggal UKM dan PKL Indonesia, serta pembentukan Badan Perekonomian UMKM RI.

Ia bahkan menyatakan kesediaannya menjadi bagian dari upaya mendorong realisasi gagasan tersebut.

Dukungan itu dinilai penting mengingat tantangan UMKM tidak hanya berkutat pada keterbatasan modal, tetapi juga menyangkut akses pasar, kemampuan manajemen, kualitas produk, legalitas usaha, teknologi, dan keberlanjutan bisnis.

Sementara itu, Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menyambut positif dukungan Hatta Rajasa terhadap agenda pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan pedagang kaki lima.

Ali berharap posisi Hatta sebagai Wakil Ketua Wantimpres RI dapat menjadi penghubung aspirasi jutaan pelaku usaha rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sangat berharap, sebagai Wakil Ketua Wantimpres RI, Bang Hatta Rajasa menjadi jembatan aspirasi UKM dan PKL Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto yang secara nyata berpihak kepada ekonomi rakyat kecil,” ujar Ali Mahsun.

Ia menegaskan APKLI MP mendukung kepemimpinan Presiden Prabowo sekaligus berkomitmen mengawal dan menyukseskan program unggulan Kabinet Merah Putih, termasuk MBG, KDKMP, KNMP, Sekolah Rakyat, dan Rumah Rakyat.

Menurut Ali, keberhasilan program-program tersebut harus diikuti dengan tersedianya data tunggal UMKM Indonesia serta sistem stimulus keuangan dan fasilitas usaha produktif yang tepat sasaran.

Dengan demikian, bantuan pemerintah tidak sekadar tersalurkan, tetapi benar-benar mampu meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan usaha, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Ali menjelaskan, dukungan terhadap agenda tersebut merupakan salah satu keputusan Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 APKLI MP yang diselenggarakan di Asrama Haji Jakarta pada 25–27 Agustus 2026.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Hatta Rajasa atas masukan, arahan, dan dukungan terhadap perjuangan ekonomi rakyat kecil.

APKLI MP turut mengundang Hatta untuk menjadi pembicara utama atau keynote speaker dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKLI Merah Putih yang dijadwalkan berlangsung pada 26–27 Januari 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-34 organisasi tersebut.

“Kami menghaturkan terima kasih atas dorongan semangat, masukan, dan arahan Bang Hatta Rajasa. Kami juga berharap beliau berkenan menjadi keynote speaker pada Rakernas APKLI Merah Putih, 26–27 Januari 2027 mendatang,” pungkas Ali.

Pertemuan Hatta Rajasa dan APKLI Merah Putih kembali mengangkat satu persoalan penting dalam pembangunan ekonomi nasional: besarnya pembiayaan UMKM harus berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas usaha.

Kredit tanpa pendampingan berisiko membuat pelaku usaha hanya berputar pada persoalan modal. Sebaliknya, pembiayaan yang disertai pelatihan, penguatan manajemen, akses pasar, dan pengawasan perkembangan usaha berpeluang melahirkan UMKM yang lebih tangguh.

Dengan target KUR Rp320 triliun pada 2027 yang disebut dalam pertemuan tersebut, tantangan pemerintah bukan hanya memastikan dana tersalurkan, melainkan membuktikan bahwa pembiayaan tersebut mampu mengubah usaha kecil menjadi kekuatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Sebab, keberhasilan pemberdayaan UMKM tidak semestinya hanya dihitung dari berapa besar kredit yang dikucurkan, tetapi juga dari berapa banyak usaha rakyat yang berhasil tumbuh, berkembang, dan naik kelas.

Editor: ANasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan