Jakarta, Word Pers Indonesia — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan. Di satu sisi, program ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengatasi stunting dan gizi buruk. Namun di sisi lain, muncul sorotan tajam terkait dugaan penyimpangan di lapangan.
Ketua Umum APKLI-P, Ali Mahsun ATMO, secara terbuka mendukung langkah Presiden yang ingin memfokuskan MBG bagi anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai upaya mengembalikan tujuan utama program agar tepat sasaran.
“Program ini harus kembali ke ruhnya, yakni membantu anak kurang gizi dan keluarga miskin. Jangan sampai melenceng dari tujuan awal,” tegas Ali Mahsun ATMO, Sabtu (18/4/2026).
Temuan Lapangan: Dapur Tak Layak hingga Dugaan “Main Belakang”
Sorotan muncul setelah Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah dapur MBG. Dari hasil sidak tersebut, ditemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi standar operasional, bahkan diduga diperoleh melalui praktik tidak sehat.
“Ada dapur yang tidak layak, bahkan terindikasi diperoleh dengan cara tidak semestinya,” ungkapnya.
Atas temuan tersebut, APKLI-P mendesak agar dapur-dapur yang terbukti bermasalah segera ditutup permanen demi menjaga kualitas program.
Lebih jauh, Ali Mahsun ATMO mengungkap adanya indikasi serius praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia membeberkan sejumlah dugaan pengadaan yang dinilai janggal, mulai dari motor listrik, paket event organizer bernilai ratusan miliar rupiah, hingga pengadaan alat makan dan perlengkapan lainnya dengan nilai fantastis.
“Ini uang negara, uang rakyat. Bahkan satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program mulia ini justru jadi ladang korupsi,” tegasnya.
Karena itu, ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan tersebut.
Menurutnya, jika dugaan ini tidak segera ditindak, maka akan menimbulkan dampak besar:
Merusak kredibilitas kepemimpinan Presiden
Mengancam keberhasilan program MBG sebagai program unggulan nasional
Membuka celah praktik “kongkalikong” dan penyalahgunaan anggaran negara
“Kalau ini dibiarkan, MBG bisa berubah dari program mulia menjadi ajang bancakan anggaran,” ujarnya.
Program MBG sejatinya membawa harapan besar bagi masa depan generasi Indonesia. Namun tanpa pengawasan ketat dan integritas pelaksana, program ini berpotensi melenceng dari tujuan awalnya.
Kini, publik menunggu langkah tegas aparat penegak hukum—apakah dugaan ini akan diusut tuntas, atau justru tenggelam di tengah besarnya kepentingan?
Reporter: Popy
Editor: ANasril
