MUKOMUKO, WORDPERS.ID – Kabupaten Mukomuko berpeluang menjadi daerah ketiga di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen. Tak tanggung-tanggung, proyek pendidikan yang direncanakan berdiri di Desa Tanah Rekah, Kecamatan Kota Mukomuko, itu diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp600 miliar hingga Rp700 miliar.
Rencana tersebut menjadi kabar penting bagi masyarakat Mukomuko. Sebab, program Sekolah Rakyat dirancang untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem pendidikan gratis dengan fasilitas berasrama.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Faisal Amir, SH, mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut telah memasuki tahapan persiapan di tingkat pemerintah pusat. Prosesnya disebut telah berjalan hingga tahap lelang di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sementara dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) juga telah disiapkan.
Lokasi pembangunan berada di Desa Tanah Rekah, tepatnya di samping Balai Latihan Kerja (BLK) Mukomuko. Pemerintah daerah menyiapkan lahan seluas sekitar 8,6 hektare untuk mendukung pembangunan kompleks pendidikan tersebut.
“Berbagai persyaratan yang dibutuhkan terus kita lengkapi. Kami sudah cek langsung ke lokasi. Lahannya sudah siap, tidak ada kendala berarti. Pematangan lahan sudah tuntas,” ungkap Faisal Amir, Senin (2/11/2026).
Program Sekolah Rakyat tahap rintisan 100 titik nasional sebelumnya telah berjalan di dua wilayah Provinsi Bengkulu, yakni Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.
Kedua daerah tersebut menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat dengan nilai kontrak gabungan sekitar Rp501,99 miliar. Proyek itu disebut dikerjakan PT PP (Persero) Tbk, masing-masing berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, serta Desa Cucupan, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur.
Jika rencana pembangunan di Mukomuko terealisasi, daerah ini berpeluang menjadi wilayah ketiga di Provinsi Bengkulu yang memperoleh fasilitas Sekolah Rakyat permanen.
Dengan estimasi anggaran Rp600 miliar hingga Rp700 miliar, nilai proyek Mukomuko diproyeksikan menjadi salah satu investasi pendidikan berskala besar di provinsi ini. Namun, besaran anggaran final tetap perlu merujuk pada dokumen resmi penganggaran dan kontrak pemerintah pusat.
Pemkab Mukomuko telah menyiapkan lahan seluas 8,6 hektare sebagai salah satu persyaratan pembangunan. Pematangan lahan disebut telah diselesaikan, sedangkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk persyaratan lingkungan, masih menjadi bagian dari proses yang harus dituntaskan.
Pemerintah daerah menargetkan pembangunan fisik dapat dimulai pada akhir 2026. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, Sekolah Rakyat Mukomuko diharapkan dapat menerima peserta didik angkatan pertama pada Juli 2027.
Target tersebut tentu membutuhkan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan kementerian terkait. Kesiapan lahan, kelengkapan dokumen, proses pengadaan, serta persetujuan teknis menjadi tahapan penting sebelum pembangunan benar-benar berjalan.
Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Program ini diarahkan untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Melalui sistem pendidikan gratis berasrama, peserta didik diharapkan memperoleh akses pendidikan sekaligus dukungan kebutuhan hidup dan pembinaan secara menyeluruh.
Bagi Mukomuko, kehadiran Sekolah Rakyat bukan hanya soal pembangunan gedung bernilai ratusan miliar rupiah. Lebih dari itu, program tersebut berpotensi menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Namun, besarnya nilai proyek harus diikuti kesiapan pelaksanaan, transparansi anggaran, pengawasan pembangunan, serta jaminan bahwa fasilitas nantinya benar-benar dimanfaatkan oleh kelompok sasaran.
Persaingan mendapatkan program strategis nasional seperti Sekolah Rakyat menuntut kesiapan pemerintah daerah. Tidak cukup hanya mengajukan usulan, daerah juga perlu menyiapkan lahan yang memenuhi ketentuan, dokumen kepemilikan, perencanaan teknis, serta persyaratan lingkungan.
Dalam bahan informasi yang disampaikan, Kabupaten Rejang Lebong disebut masih mengajukan lahan seluas 5,8 hektare di Desa Tebat Tenong Luar dan menunggu proses verifikasi pemerintah pusat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan administrasi dan teknis menjadi faktor penting dalam proses pengusulan program. Meski demikian, penilaian bahwa suatu daerah lebih cepat atau lebih lambat memperoleh program perlu didasarkan pada tahapan verifikasi resmi, bukan semata-mata perbandingan luas lahan.
Kini, perhatian masyarakat Mukomuko tertuju pada kelanjutan proses pembangunan Sekolah Rakyat di Tanah Rekah. Jika seluruh persyaratan terpenuhi dan rencana tersebut terealisasi, Mukomuko tidak hanya memperoleh proyek infrastruktur pendidikan berskala besar, tetapi juga peluang memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Sebab, keberhasilan program ini nantinya bukan diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari berapa banyak anak kurang mampu yang benar-benar mendapatkan kesempatan mengubah masa depannya melalui pendidikan.
Reporter: Bambang
Editor: ANasril
