JAKARTA, WORD PERS INDONESIA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sejak Juni 2026 disebut tidak hanya mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menghantam pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di tengah kabut asap yang membatasi aktivitas warga, omzet sejumlah usaha rakyat dilaporkan merosot hingga 50–80 persen.
Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP) meminta pemerintah mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat terdampak.
Ketua Umum APKLI Merah Putih, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., mendesak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan dua kebijakan utama, yakni penetapan status bencana nasional apabila memenuhi ketentuan yang berlaku serta pemberian bantuan langsung tunai (BLT), relaksasi kredit, restrukturisasi pembiayaan, dan dukungan kesehatan bagi pelaku usaha terdampak.
“Selaku Ketua Umum APKLI MP, saya mendorong Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana alam nasional. Selain itu, perlu ada BLT, stimulus relaksasi kredit dan restrukturisasi keuangan, serta tanggap darurat kesehatan bagi PKL dan UMKM di wilayah terdampak,” tegas Ali Mahsun dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Menurut Ali, dampak karhutla tidak boleh hanya dilihat dari luas lahan terbakar atau pekatnya kabut asap. Ada persoalan ekonomi yang ikut membesar ketika pedagang kehilangan pembeli, biaya operasional meningkat, sementara kewajiban membayar cicilan usaha tetap berjalan.
Pedagang Kecil Kehilangan Pembeli, Pendapatan Tertekan
Ali menyebut dampak kabut asap dirasakan pelaku usaha di sejumlah sektor, mulai dari kuliner, pedagang kaki lima, warung kelontong hingga transportasi lokal. Wilayah yang disebut terdampak antara lain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Ketika kualitas udara memburuk, masyarakat cenderung mengurangi kegiatan di luar rumah. Akibatnya, jumlah pelanggan yang datang ke warung makan, lapak pedagang kaki lima, dan usaha kecil lainnya ikut berkurang.
Ali mencontohkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, pendapatan harian sejumlah pedagang yang sebelumnya mencapai Rp200.000 disebut turun menjadi sekitar Rp36.000 hingga Rp75.000.
Angka tersebut menggambarkan tekanan yang dapat dialami usaha mikro ketika aktivitas ekonomi masyarakat terganggu. Namun, besaran penurunan itu masih memerlukan verifikasi lebih lanjut berdasarkan data lapangan dan wilayah masing-masing.
Bagi usaha kecil dengan modal terbatas, penurunan pendapatan bukan persoalan sepele. Uang hasil penjualan harian biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar kebutuhan operasional, memenuhi kebutuhan keluarga, hingga mencicil pinjaman usaha.
Ketika pemasukan menyusut dalam waktu lama, kemampuan pelaku UMKM mempertahankan usahanya pun semakin tertekan.
Distribusi Terganggu, Biaya Usaha Berpotensi Meningkat
Dampak karhutla juga berpotensi menjalar ke rantai pasok. Menurut Ali, kabut asap yang membatasi jarak pandang dapat mengganggu mobilitas dan distribusi barang di sejumlah wilayah.
Apabila pengiriman bahan baku terhambat, pedagang berisiko menghadapi kenaikan biaya pembelian komoditas, termasuk cabai, sayuran, dan kebutuhan pokok lainnya. Situasi tersebut dapat mempersempit margin keuntungan, terutama bagi pedagang yang memiliki kemampuan terbatas untuk menaikkan harga jual.
Di sisi lain, pelaku usaha yang beraktivitas di ruang terbuka menghadapi risiko paparan asap. Keluhan seperti iritasi mata, sesak napas, dan gejala infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi perhatian dalam kondisi kualitas udara yang buruk.
Sebagian pedagang juga dapat memilih mengurangi jam operasional atau menutup lapak lebih awal demi menghindari paparan asap. Langkah tersebut mungkin diperlukan untuk menjaga kesehatan, tetapi sekaligus berpotensi mengurangi pendapatan harian.
Kombinasi penurunan pelanggan, kenaikan biaya usaha, dan gangguan kesehatan inilah yang menurut APKLI MP perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun langkah penanganan bagi ekonomi rakyat.
APKLI MP Dorong BLT dan Relaksasi Kredit
Ali Mahsun menilai pelaku UMKM terdampak membutuhkan dukungan yang tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga pada pemulihan penghidupan masyarakat.
Ia mendorong agar bantuan tunai diberikan kepada pelaku usaha yang memenuhi kriteria, disertai kebijakan relaksasi kredit atau restrukturisasi pembiayaan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan dan kebijakan lembaga pembiayaan.
Menurutnya, dukungan tersebut penting agar pelaku usaha kecil memiliki ruang untuk mempertahankan kegiatan ekonomi selama kondisi belum pulih.
Selain bantuan ekonomi, penanganan kesehatan juga dinilai perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal atau bekerja di wilayah dengan paparan asap tinggi. Informasi kualitas udara, akses layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan menjadi bagian penting dalam respons terhadap karhutla.
Terkait usulan penetapan bencana nasional, keputusan tersebut berada pada kewenangan pemerintah berdasarkan penilaian terhadap kondisi dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Jajaran APKLI MP Diminta Dampingi Pelaku Usaha
Untuk memperkuat pendampingan di daerah, Ali menyatakan telah menginstruksikan jajaran APKLI Merah Putih di sejumlah wilayah agar turun membantu pelaku usaha kecil yang terdampak karhutla.
Koordinator wilayah yang disebut dalam keterangannya meliputi Harmoko untuk Sumatera, Fahmi Dzulfiadi untuk Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Iwan Hammer untuk Sulawesi, Lukiyus untuk Kalimantan, serta Muhammad Rifai Darus untuk Maluku dan Papua.
Jajaran tersebut diharapkan berkoordinasi dengan pemerintah dan mendampingi pedagang kaki lima serta pelaku UMKM dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Ali menegaskan, keberlangsungan usaha rakyat harus menjadi bagian dari perhatian dalam penanganan karhutla. Sebab, ketika pedagang kecil kehilangan pendapatan, dampaknya tidak berhenti pada aktivitas jual beli, tetapi dapat merembet ke kebutuhan rumah tangga dan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan.
Bagi pelaku UMKM, pemulihan lingkungan dan pemulihan ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Penanganan karhutla perlu berjalan seiring dengan langkah perlindungan masyarakat agar usaha kecil dapat kembali beroperasi dan sumber penghidupan warga tetap terjaga.
Reporter: Popy
Editor: ANASRIL
