Bengkulu Utara, Word pers Indonesia – Dugaan alih fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit kembali menyeruak di Provinsi Bengkulu. Kali ini, sorotan Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) tertuju pada aktivitas perkebunan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) yang diduga menguasai dan menggarap ratusan hektare kawasan hutan di Register 71, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
FABB mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Polda Bengkulu, segera menindaklanjuti laporan dugaan perambahan kawasan hutan yang telah mereka sampaikan. Organisasi tersebut menilai persoalan ini tidak boleh terus menggantung tanpa kejelasan, terlebih dugaan pelanggaran menyangkut kawasan hutan negara.
Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, mengungkapkan pihaknya menduga terdapat sekitar 750 hektare kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) di Register 71 yang telah berubah menjadi perkebunan sawit.
Menurut Dedi, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius karena tanaman sawit di lokasi diperkirakan telah berusia 15 hingga 25 tahun. Ia juga menyebut kawasan tersebut sebelumnya berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), sebelum mengalami perubahan status menjadi HPK setelah 2013.
“Kita berharap aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Bengkulu, segera menindaklanjuti laporan FABB. Ini bukan persoalan baru. Sudah berlarut-larut, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan penanganannya,” tegas Dedi kepada awak media.
Dedi menilai penanganan dugaan pelanggaran kehutanan harus dilakukan secara adil tanpa membedakan pelaku berdasarkan latar belakang maupun skala kegiatan.
Ia membandingkan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan hutan dengan dugaan penguasaan lahan berskala besar oleh korporasi.
“Ketika masyarakat mencari berondolan sawit atau membuka kebun di kawasan hutan, mereka bisa berhadapan dengan proses hukum. Tetapi ketika muncul dugaan pembukaan kawasan hutan dalam skala ratusan hektare oleh perusahaan, mengapa penanganannya terkesan belum jelas? Ada apa dengan penegakan hukum di Bengkulu?” ujarnya.
Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum.
FABB meminta Polda Bengkulu melakukan pemeriksaan terhadap status kawasan, riwayat perubahan fungsi hutan, perizinan perusahaan, hingga legalitas penguasaan dan pemanfaatan lahan yang dipersoalkan.
Dedi menjelaskan, pihaknya telah membawa persoalan dugaan perambahan kawasan hutan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu pada Juni 2025.
Namun, berdasarkan keterangannya, pihak Kejati Bengkulu mengarahkan agar laporan disampaikan kepada Polda Bengkulu untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
FABB kemudian berharap laporan tersebut tidak berhenti sebatas administrasi, melainkan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lapangan dan penelusuran dokumen perizinan.
“Persoalan kawasan hutan ini harus dibuka secara terang. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil,” tegasnya.
Dalam konteks dugaan tersebut, sejumlah regulasi menjadi perhatian, di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, beserta perubahan dan ketentuan terkait yang berlaku.
Untuk memperoleh informasi berimbang, awak media telah berupaya menghubungi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu guna meminta penjelasan mengenai status kawasan Register 71, riwayat perubahan fungsi hutan, serta legalitas pemanfaatan lahan yang dipersoalkan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHK Provinsi Bengkulu belum berhasil dikonfirmasi.
Perlu ditegaskan, dugaan keterlibatan PT Sandabi Indah Lestari dalam perambahan kawasan hutan masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi batas kawasan, dan keterangan resmi instansi berwenang. Pihak perusahaan juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
FABB berharap persoalan ini segera mendapat kepastian hukum. Sebab, perlindungan kawasan hutan bukan sekadar persoalan administrasi perizinan, melainkan menyangkut kelestarian lingkungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Reporter: Alfrido
Editor: ANasril
