Word Pers Indonesia, Jakarta – Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono terlihat begitu perhatian dan fokus pada kelancaran perjalanan pada masa mudik beberapa waktu lalu.
Masih dalam lanjutan kunjungan ke Pelabuhan Penyebrangan Merak, Bambang Haryo ingin mengetahui permasalahan yang dialami oleh pengguna transportasi penyebrangan terutama untuk kendaraan.
“Alhamdulillah saat itu kondisi lancar dan tidak mengalami kesulitan. Yang perlu dibenahi permasalahan kebijakan KM 58 tahun 2003, dimana penumpang kendaraan baik yang privat maupun yang publik massal tidak dilakukan pembelian tiket,” kata BHS sapaan akrabnya, dikutip dalam akun instagram pribadinya @bambangharyos.
Sehingga, kata dia, penumpang kendaraan tidak terhitung dalam manifest kapal yang akhirnya bisa menjadi satu masalah saat terjadinya musibah, maka akan terjadi perbedaan jumlah manifest penumpang dengan kondisi yang sebenarnya.
“Sehingga hal ini sering menjadi masalah delik hukum yang menjerat perusahaan pelayaran dan regulator kesyabandara. Dan menjadi permasalahan di pertanggungan asuransi penumpang kendaraan tersebut karena tidak terdata,” jelasnya.
Hal ini, menurutnya tidak bisa dibiarkan secara terus menerus, Pemerintah ( Kemenhub ) harus segera mengubah KM 58 Tahun 2003.
“Dimana penumpang kendaraan isi maupun kosong adalah sama tarifnya dirubah disesuaikan dengan kondisi yang yang sebenarnya. Dan penumpang kendaraan harus berbayar dan terdeteksi terdaftar dalam manifest,” tandasnya.
