Kota Bengkulu, WordPers Indonesia – Penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu tetap menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu saat ini. Berbagai solusi dan inovasi terus dilakukan untuk megentaskan angka kemiskinan tersebut dari tahun ke tahun, terutama permasalahan kemiskinan ekstrem.
Permasalahan kemiskinan ekstrem ini dari penyampaian hasil tindaklanjut pertemuan rakor perluasan wilayah prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2022 (wilayah barat Indonesia).
Hasil ini meliputi rencana penentuan kriteria warga miskin Kota Bengkulu, kegiatan rakor TKPKD Kota Bengkulu tahun anggaran 2022, serta menyampaikan progres aplikasi kemiskinan dan pendukung lainnya.
Untuk itu, Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi didampingi Asisten I Eko Agusrianto, Asisten II Saipul Apandi dan beberapa Kepala OPD terkait melakukan pra rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Bengkulu yang berlangsung di ruang kerja Wawali, kantor Walikota, Selasa (9/11/2021).
Mengatasi hal ini, Wawali Dedy diwakili Kepala Bapelitbang Firman Romzie mengungkapkan ada beberapa treatment yang dilakukan Pemkot mengenai masalah kemiskinan.
“Ya, hari ini kita pra rakor dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem di Kota Bengkulu. Menurut data, angka kemiskinan ekstrem mencapai 13 ribu, inilah yang harus kita cari tahu by name by address dulu kemiskinan itu. Dan disini kita ada beberapa intervensi-intervensi dalam menurunkan beban masyarakat dengan bantuan sosial, jaminan sosial dan hal lainnya seperti pembagian beras serta gas yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” ungkap Firman.
Kata Firman, disini nanti juga ada program pemberdayaan UMKM, permodalan kerja dan hal lainnya, dengan harapan keinginan Presiden mengenai permasalahan kemiskinan ekstrem tuntas diberbagai daerah.
Tak hanya itu, Pemkot juga akan mendata siapa saja warga pendatang yang tidak masuk hitungan warga Kota Bengkulu (tidak terdata NIK nya).
“Ini kan ada data kemiskinan dan sudah kita cek by name by address, ternyata nomor NIK nya belum ada. Jadi, nanti kita akan koordinasi dengan Dukcapil, itu pendatang atau warga asli. Apabila pendatang, atau hanya kos dan menumpang kita keluarkan mereka dari data-data penerimaan bantuan,” tutupnya.
