Mendekati tahun politik 2024 atau jelang pemilihan umum: Legislatif (pileg), Kepala Daerah (pillkada) dan Presiden (Pilpres) mesin pencitraan politik partai dan pencitraan kandidat calon mulai memanas segala strategi pemenang mulai disusun dan diperhitungkan langkahnya, baik cara bersih maupun cara kotor. Baik yang menjujung etika dan moral politik, maupun yang menghalalkan segala cara.
Hal yang sama juga berlaku di wilayah politik Provinsi Bengkulu. Ada satu cara kotor yang paling berpengaruh mengubah pola pikir dan pilihan rakyat pemilih yaitu Money Politics atau POLITIK UANG.
Rakyat memilih politikus calon anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan cara suara dibeli caleg dengan cara politik uang, artinya rakyat telah membuka jalan bagi koruptor di DPRD.
Pun demikian dengan calon Gubernur, calon Walikota dan Calon Bupati terpilih karena politik uang pasti hak-hak rakyat akan dikorupsi Kepala Daerah.
Politik uang dapat menjadi salah satu ciri-ciri awal politikus korup saat keterlibatan, meskipun tidak secara langsung menunjukkan bahwa politikus tersebut terlibat dalam korupsi.
Politik uang merujuk pada praktik politik di mana kandidat atau politikus menggunakan uang atau sumber daya finansial untuk mempengaruhi pemilih atau memperoleh keuntungan politik.
Jangan percaya slogan pencitraan anti korupsi calon DPRD dan calon Kepala Daerah yang berkoar-koar akan berintegritas, jujur, amanah dan tidak korupsi, namun pada saat pemilu melakukan serangan fajar politik uang. Inilah ciri-ciri awal politikus pasti akan jadi koruptor ketika duduk di kursi DPRD dan sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati.
Berikut adalah beberapa alasan mengapa politik uang dapat menjadi ciri-ciri awal politikus korup saat menduduki jabatan publik:
1. Indikasi adanya ketergantungan pada uang:
Jika seorang politikus terlibat dalam politik uang, hal ini dapat menunjukkan bahwa ia memiliki ketergantungan yang kuat terhadap uang. Hal ini dapat menjadi tanda bahwa politikus tersebut lebih rentan terlibat dalam praktik korupsi di masa depan. Ketika politikus terbiasa menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi pemilih atau memperoleh keuntungan politik, mereka mungkin cenderung menggunakan kekuatan dan posisi politik mereka untuk mendapatkan keuntungan finansial secara pribadi.
2. Meningkatnya risiko korupsi:
politik uang dapat meningkatkan risiko korupsi dengan beberapa cara berikut:
A. Jaringan korupsi:
Dalam praktek politik uang, politikus cenderung membangun jaringan klien dan pendukung yang membantu mereka dalam mengumpulkan dan menggunakan dana untuk kepentingan politik mereka. Jika politikus berhasil menembak, mereka mungkin akan memanfaatkan jaringan ini untuk memperoleh keuntungan finansial yang lebih besar melalui tindakan korupsi. Jaringan ini dapat terdiri dari individu atau kelompok yang berusaha mendapatkan akses ke sumber daya dan kekuatan dengan cara yang tidak jujur.
B. Ketergantungan pada sponsor: Dalam politik uang, politikus sering kali mengandalkan sponsor atau pemberi sumbangan besar untuk mendanai kampanye mereka atau memenangkan pemilihan. Ketergantungan ini dapat menciptakan hubungan yang tidak sehat antara politikus dan sponsor mereka, di mana sponsor dapat mengajukan ketidakseimbangan dalam bentuk kebijakan yang menguntungkan atau kesempatan bisnis yang menguntungkan. Hal ini dapat mendorong politikus untuk terlibat dalam korupsi demi memenuhi permintaan sponsor mereka.
C. Pengabaian kepentingan publik: Politik uang cenderung memprioritaskan kepentingan individu atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik secara umum. Politikus yang terlibat dalam politik uang mungkin lebih cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan bagi mereka atau para pendukung mereka, bahkan jika itu tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas. Pengabaian terhadap kepentingan publik ini dapat membuka jalan bagi praktik korupsi yang lebih sistematis dan merugikan masyarakat secara keseluruhan.
Meskipun politik uang dapat menjadi ciri-ciri awal politikus korup saat pencalonan, penting untuk diingat bahwa hal ini tidak boleh menunjukkan bahwa politikus tersebut pasti akan terlibat dalam korupsi. Namun, praktik politik uang dapat menjadi tanda peringatan dan menjadi fokus perhatian untuk mencegah adanya korupsi di masa.
Catatan Redaksi
