Bengkulu, Wordpers.id – Mahasiswa Bengkulu memenuhi janjinya untuk menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Aksi kelompok mahasiswa yang tergabung di Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa (PC IMM) Kota Bengkulu ini ditujukan untuk mengevaluasi pemerintahan Jokowi-Amin, Rabu (01/07/2020).
Koordinator Aksi, Kelvin Aldo mengatakan, dalam demontrasi tersebut pihaknya membawa 11 tuntutan diantarnya menolak Rancangan Undang-Undang Huluan Ideologi Pancasila serta mendesak untuk mencabut Rancangan Undang-Undang HIP dari prolegnas.
Menolak dan meminta pembahasan Omnimbus Law Cipta Kerja untuk dihentikan, meminta hukuman mati untuk pelaku dan mengungkap aktor penyiraman air keras Novel Baswedan sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.
Selanjutnya, mendesak aparat penegak hukum untuk menindak tegas buzzer-buzzer yang berkeliaran menyebarkan berita bohong, isu sara, fitnah dan ujaran kebencian demi menjaga iklim demokrasi yang cerdas dan bermartabat.
Menuntut pemerintah pusat dan daerah harus memberikan solusi kongkret untuk stabilitas harga-harga hasil pertanian. Lalu meminta pemerintah memberikan solusi kongkrit terhadap biaya UKT/SPP Mahasiswa dimasa pandemi COVID-19.
IMM juga meminta agar agaran COVID-19 tidak dipolitisasi untuk kepentingan pribadi kepala daerah dan pilkada serentak tahun 2020.
“..Itu 11 tuntutan yang kami bawa hari ini dan aksi yang kami lakukan ini kondusif,” kata Kelvin
Ditanya soal tetap melakukan aksi di tengah pandemi COVID-19, Kelvin mengklaim sudah mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker serta sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada aparat kepolisan. Terlebih dalam penyampaian tuntutan tersebut pihaknya hanya 17 orang.
“…Perjuangan mahasiswa dan rakyat Indonesia harus tetap dilanjutkan, meskipun di tengah pandemi,” sebutnya
Selanjutnya, dikonfirmasi soal aliansi OKP di Bengkulu yang sempat menyatakan diri untuk bergabung dalam aksi tersebut namun menarik diri, Kelvin enggan berkomentar banyak. Menurutnya, itu kembali ke organisasi masing-masing dalam bersikap.
“…Kami tidak mau berkomentar banyak tentang adanya organisasi kepemudaan yang awalnya ingin beraliansi namun tiba-tiba menarik diri untuk tidak melaksanakan aksi, silahkan itu sikap dari organisasi tersebut…Itu adalah keputusan organisasi mereka. Namun, kami sangat menyayangkan ketika sudah komitmen untuk menyepakati perjuangan rakyat maka mereka menarik diri,”cetusnya
Pantauan di lapangan, usai menyampaikan tuntutan, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.(M.y)
