Proyek Irigasi BWS Sumatera VII di Mukomuko Diduga Sarat Korupsi, Petani Bongkar Fakta Pekerjaan Asal-asalan di Lapangan
Mukomuko | Word Pers Indonesia – Gelombang protes kembali bergulir di kalangan masyarakat petani Kecamatan Lubuk Pinang dan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. Mereka menuding proyek pembangunan siring irigasi tersier yang dikerjakan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Bengkulu sarat dugaan korupsi dan tidak sesuai spesifikasi teknis maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu menjadi sorotan publik setelah viral di media nasional dan lokal beberapa hari terakhir. Para petani menilai proyek tersebut dikerjakan asal-asalan dan terkesan penuh penyimpangan, mulai dari tidak adanya papan proyek hingga pengawasan yang lemah di lapangan.
“Kami masyarakat petani merasa dirugikan. Pekerjaan siring irigasi di Desa Arah Tiga dan Ranah Karya jelas tidak sesuai standar. Ini proyek negara, tapi dikerjakan seenaknya tanpa pengawasan yang jelas,” ujar seorang warga Lubuk Pinang yang enggan disebut namanya, Selasa (15/10/2025).
Saat tim media Word Pers Indonesia melakukan peninjauan langsung ke lapangan di Desa Lubuk Sanai II, titik pekerjaan D.I Kiri BP 8, ditemukan fakta mengejutkan. Proses pengadukan semen dilakukan manual tanpa molen, indikasi kuat pekerjaan asal-asalan.
Tak hanya itu, di lokasi juga tidak ditemukan pihak pengawas teknis maupun konsultan proyek, hanya para pekerja lapangan yang mengaku tidak mengetahui detail proyek.
“Kami cuma pekerja, bos proyeknya Pak Arifin. Kami kerja sesuai perintah saja. Sekarang berhenti dulu karena hujan,” kata salah satu pekerja saat ditemui di lokasi.
Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa proyek ini tidak memenuhi spesifikasi teknis dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Masyarakat petani meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. Mereka juga mendesak agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek yang dibiayai dari anggaran negara tersebut.
“Kami berharap pemerintah dan APH segera bertindak. Jangan biarkan uang negara diselewengkan. Ini bukan pertama kali, tapi sudah berulang,” tegas Jon Simamora, Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Teramang Muar Provinsi Bengkulu, saat dikonfirmasi.
Jon juga menilai kasus ini menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap proyek irigasi di daerah. Ia mendesak agar pemerintah pusat menindaklanjuti laporan ini secara serius.
“Kasus seperti ini harus jadi contoh bagi pemerintah agar lebih tegas dan transparan. Jangan ada lagi proyek yang dikerjakan asal-asalan dengan alasan cuaca atau anggaran. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi,” tutup Jon Simamora.
Sebelumnya, laporan serupa juga sempat diungkap redaksi wordpers.id melalui berita berjudul “Anggota TKPSDA Bongkar Permainan Kotor Balai Sungai: Ada Setoran 20%, Bangunan Jadi Rapuh.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak BWS Sumatera VII Bengkulu belum memberikan tanggapan resmi meski telah dikonfirmasi oleh tim redaksi.
Reporter: Bambang.S
EDitor: ANasril
