Bengkulu, Word Pers Indonesia — Pelayanan BPJS Kesehatan yang dinilai berbelit hingga persoalan infrastruktur dasar kembali menjadi keluhan utama warga Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Aspirasi tersebut mengemuka saat Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menggelar reses dan menyerap langsung suara masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyoroti sulitnya akses layanan BPJS Kesehatan, terutama karena belum diterapkannya sistem berobat cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana yang telah digaungkan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Saat reses kemarin, warga menyampaikan beberapa aspirasi penting, mulai dari pembangunan drainase di Kelurahan Pasar Kepahiang yang merupakan kewenangan provinsi, hingga persoalan layanan BPJS,” ungkap Edwar Samsi, Jumat (12/12/2025) pukul 14.45 WIB.
BPJS Dinilai Ribet, Program KTP Tunggal Belum Jalan
Edwar menjelaskan, keluhan paling dominan datang dari warga yang kesulitan mengurus BPJS Kesehatan. Padahal, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan telah mendorong kebijakan layanan kesehatan yang cukup menggunakan KTP saat berobat.
“Warga mengeluhkan pengurusan BPJS yang masih ribet. Padahal sesuai program Pak Gubernur, cukup memperlihatkan KTP saja saat berobat,” jelas Edwar.
Namun faktanya, layanan berobat cukup dengan KTP belum sepenuhnya berjalan di Kabupaten Kepahiang, sehingga warga masih harus berhadapan dengan prosedur administrasi yang dinilai menyulitkan.
“Warga maunya seperti program Pak Gubernur, kalau berobat cukup dengan KTP saja,” tegasnya.
Infrastruktur dan Lapangan Kerja Jadi Tuntutan
Selain sektor kesehatan, warga Kepahiang juga menyuarakan kebutuhan infrastruktur dasar yang belum tersentuh optimal. Di antaranya pembangunan drainase di Kelurahan Pasar Kepahiang, perbaikan jembatan di Kampung Bogor, serta penerangan jalan umum.
Tak kalah penting, persoalan tingginya angka pengangguran juga menjadi sorotan masyarakat. Warga mendesak Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk menciptakan lapangan kerja baru di Kepahiang.
“Warga juga meminta pemerintah provinsi menciptakan lapangan kerja. Di Kepahiang angka pengangguran masih cukup tinggi, ini harus jadi perhatian serius,” kata Edwar.
Aspirasi Akan Dibawa ke DPRD Provinsi
Edwar menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak akan berhenti di forum reses, melainkan akan dibahas dan diperjuangkan dalam agenda DPRD Provinsi Bengkulu.
“Apa yang disampaikan masyarakat akan kita bahas di DPRD nanti, baik soal BPJS, infrastruktur, maupun lapangan kerja,” tutup Edwar.(Adv)
