Jakarta, Wordpers.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terus berulang di Provinsi Bengkulu memicu keprihatinan dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, sorotan tajam datang dari Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), yang menilai bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu, khususnya Gubernur Helmi Hasan, lalai dalam mengantisipasi krisis ini.
Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Maulana Taslam, menyampaikan bahwa kelangkaan BBM di Bengkulu bukan persoalan baru. Oleh karena itu, pemerintah provinsi semestinya sudah memiliki langkah antisipatif untuk mencegah krisis kembali terulang.
“Gubernur Bengkulu lalai dan tidak responsif. Masalah ini seharusnya bisa dicegah jika sejak awal Pemprov peka dan aktif menanggapi kondisi distribusi BBM di lapangan,” ujar Maulana kepada wartawan, Minggu (25/5/2025) di Jakarta.
Ia menyoroti lemahnya koordinasi antara Pemprov Bengkulu dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, jalur distribusi BBM ke Bengkulu melalui Pelabuhan Pulau Baai telah lama bermasalah akibat pendangkalan, dan seharusnya menjadi perhatian serius sejak dini.
“Distribusi yang selama ini dialihkan via darat dari Lubuk Linggau sering tersendat. Pemprov tidak menyuarakan urgensi perbaikan Pelabuhan Pulau Baai secara maksimal. Jangan tunggu chaos dulu baru ribut soal kuota,” tegasnya.
Maulana juga menyayangkan sikap Gubernur Helmi Hasan yang justru terkesan menyalahkan masyarakat melalui imbauan agar tidak melakukan panic buying. Padahal, katanya, warga hanya bereaksi atas kondisi nyata di lapangan: antrean panjang, SPBU tutup, hingga motor mogok karena kehabisan bensin.
“Yang harus diimbau bukan masyarakat, tapi pemerintah yang harus bertindak. Krisis ini tidak hanya soal bensin, tapi soal logistik, produktivitas, bahkan soal perut rakyat kecil,” ujar Maulana dengan nada tinggi.
Ia menilai bahwa pemerintah daerah gagal menjalankan perannya dalam menjamin stabilitas energi, yang berujung pada lumpuhnya aktivitas sopir, pedagang, petani, serta pelaku usaha mikro yang sangat bergantung pada BBM.
“Ini sudah bisa disebut darurat logistik. Maka, kami minta Kementerian ESDM turun tangan langsung dan mengevaluasi kinerja Pemprov Bengkulu dalam mengurus distribusi BBM,” pungkasnya.
PB HMI berkomitmen akan terus memantau perkembangan isu ini, dan mendesak agar pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap derita masyarakat yang terus berjuang menghadapi kelangkaan bahan bakar.(*)
