Bengkulu, Wordpers Indonesia : Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu Kamis (25/4/24) menggelar pertemuan intensifikasi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) di wilayah khusus di Kota Bengkulu.
Pertemuan tersebut menghadirkan 100 orang peserta dari berbagai unsur mitra kerja seperti unsur TNI, Polri, IBI, tokoh masyarakat (Toma), tokoh agama (Toga) serta terdapat kader institusi masyarakat pedesaan (IMP).
Pertemuan Intensifikasi Pelayanan KB-KR Wilayah Khusus tersebut dibuka oleh Ketua Tim Kerja 3 BKKBN Bengkulu Edi Sofyan.
Ada beberapa tujuan pertemuan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB-KR di wilayah khusus itu, diantaranya untuk mendekatkan akses pelayanan KB-KR di wilayah khusus, dan meningkatkan cakupan kesertaan KB khususnya KB MKJP sebagai salah satu upaya percepatan penurunan stunting.
Pertemuan ini juga diharap dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB MKJP di tingkat kabupaten/kota.
“Peran mitra kerja pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan pelayanan KB-KR juga harus ditingkatkan sehingga tercapai cakupan kesertaan KB, khususnya KB MKJP,” sebut Edi.
Hasil penghitungan realisasi indikator kinerja utama BKKBN tahun 2023 dari PK-2023 menunjukkan bahwa indikator total fertility rate Bengkulu pada 2023 memiliki target 2023 sebesar 1,98 pada 2,27 anak tiap wanita selama masa subur atau telah tercapai sebesar 87,22 persen.
Indikator kesertaan KB modern (mCPR) dengan capaian 66,4 persen dari target mCPR 69,30 persen pada tahun 2023 atau telah tercapai sebesar 95,24 persen.
Sedangkan unmet need di Bengkulu dengan target 10,22 tercapai 8,9 atau sebesar 114,83 persen. Sementara untuk peserta KB MKJP mengalami peningkatan di tahun 2022 dari 23,1 persen meningkat menjadi 26 persen (PK-2023).
“Kesertaan KB harus terus ditingkatkan karena tingkat putus pakai dan masih tinggi,” ujar Edi Sofyan.
Untuk dapat mencapai target akhir IKU dalam peningkatan kualitas SDM, maka salah satu arah kebijakan BKKBN yaitu meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB-KR yang komprehensif dan berbasis wilayah.
Menurut dia, letak geografis wilayah menjadi salah satu faktor penyebab belum meratanya ketersediaan layanan kesehatan termasuk pelayanan kb sehingga terjadi disparitas dalam pemerataan pelayanan kesehatan dan KB bagi masyarakat.
Melalui pertemuan bersama lintas sektor tersebut diharapkan dapat mengatasi bersama melalui pelayanan rutin dan momentum, statis maupun mobile/pelayanan bergerak. Namun beberapa aturan yang muncul dari kementerian kesehatan membuat pelayanan KB bergerak terbatas.
