Bengkulu, Word Pers Indonesia – Managing Partners Kantor Firma Hukum Bendrawardana & Partners, Bendrawardana, angkat bicara terkait laporan dugaan pemalsuan dokumen yang dilayangkan ke Polda Bengkulu terhadap dirinya.
Laporan tersebut berkaitan dengan penggunaan surat kuasa yang diduga masih digunakan meski pemberi kuasa telah meninggal dunia. Menanggapi hal itu, Bendrawardana menegaskan seluruh tindakan hukum yang dilakukan pihaknya berlandaskan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yakni perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PN Bgl yang diputus pada 16 Mei 2025.
Menurutnya, inti persoalan bukanlah dugaan pemalsuan dokumen, melainkan sengketa tanah yang telah diputus pengadilan dan telah memiliki kepastian hukum.
“Seluruh langkah hukum yang kami lakukan merupakan upaya menindaklanjuti serta mempertahankan hak-hak hukum yang telah diakui melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” kata Bendrawardana, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah menempuh langkah hukum lanjutan terkait dugaan penyerobotan tanah oleh pihak lain yang menguasai objek sengketa. Salah satu nama yang disebut yakni Upik Aminah Bin Burman, yang saat ini disebut masih dalam proses penanganan kepolisian.
Bendrawardana menilai tuduhan pemalsuan dokumen tidak tepat karena surat kuasa yang dipersoalkan merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani saat pemberi kuasa masih hidup.
“Kalaupun ada perbedaan penafsiran mengenai keberlakuan surat kuasa setelah pemberi kuasa meninggal dunia, itu merupakan ranah perdata atau hukum acara, bukan serta-merta tindak pidana pemalsuan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Pasal 1813 KUHPerdata yang mengatur berakhirnya kuasa karena meninggalnya pemberi kuasa, namun menurutnya hal tersebut tidak otomatis menjadi unsur pidana.
Sementara itu, pelapor sebelumnya, Upik Aminah, melaporkan Bendrawardana ke Polda Bengkulu atas dugaan penggunaan surat kuasa yang dianggap tidak lagi sah karena pemberi kuasa telah meninggal dunia.
Laporan tersebut teregister dengan Nomor LP/B/190/VI/2026/SPKT/POLDA BENGKULU tertanggal 23 Juni 2026. Dalam laporannya, pelapor menyebut adanya perbedaan data tanggal kematian yang menjadi dasar laporan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
















