SPI KPK Bengkulu 2025 Raih Skor 62,16, Pemprov Siapkan Langkah Perbaikan

Wordpers.id, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 dengan memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus mencegah potensi praktik korupsi.

Pembahasan tindak lanjut hasil survei tersebut dilakukan dalam rapat di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11/2026). Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, dan diikuti sejumlah pimpinan OPD terkait.

Dalam rapat itu, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut SPI KPK menyampaikan bahwa hasil survei harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil SPI 2025, Provinsi Bengkulu memperoleh skor 62,16.

“Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” kata Dewi.

Sementara itu, Nandar Munadi meminta seluruh perangkat daerah memiliki komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil SPI melalui langkah perbaikan yang konkret dan terukur. Ia menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” ujarnya.

Hasil SPI tersebut selanjutnya diharapkan menjadi acuan bagi Pemprov Bengkulu untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perbaikan juga diarahkan pada pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas di seluruh lingkungan pemerintahan.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

BACA JUGA:  Kasrul Pardede Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Pasca Pemilu 2024