Bengkulu Tengah, Word Pers Indonesia – Pengembalian barang bukti (BB) dalam perkara pidana di Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah kembali menuai polemik. Nurhasan HR mempersoalkan kartu SIM Telkomsel miliknya bernomor 081373881103 yang menurutnya tidak dikembalikan dalam kondisi asli, melainkan diganti dengan kartu baru yang diterbitkan menggunakan nomor yang sama.
Persoalan tersebut mencuat pada Kamis (12/11/2026), ketika pihak Nurhasan kembali mendatangi Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk mempertanyakan pengembalian barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor 104/Pid.B/2026/PN Agm tertanggal 7 Oktober 2026.
Nurhasan mengaku terkejut setelah mengetahui kartu SIM lama yang sebelumnya disita sebagai barang bukti tidak ditemukan. Sebagai gantinya, pihaknya menerima kartu SIM baru dengan nomor yang sama.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan serius mengenai keberadaan barang bukti asli serta proses penerbitan kartu pengganti tersebut.
“Saya menduga ini bukan pengembalian barang bukti, tetapi justru penggantian barang bukti. Pemilik nomor 081373881103 adalah saya, terdaftar menggunakan NIK dan KK saya. Sepengetahuan saya, pengurusan kartu pengganti di GraPARI merupakan hak pemilik nomor dengan menunjukkan identitas asli,” ungkap Nurhasan.
Ia juga mempertanyakan siapa yang mengajukan penerbitan kartu pengganti tersebut, termasuk identitas dan dokumen kependudukan yang digunakan dalam proses administrasi di GraPARI Telkomsel.
Menurut Nurhasan, dirinya tidak pernah memberikan persetujuan kepada JPU untuk menggunakan NIK, KK maupun salinan KTP miliknya guna menerbitkan kartu SIM pengganti.
“Kami menduga data pribadi saya digunakan tanpa persetujuan untuk menerbitkan kartu pengganti. Jika benar dokumen kependudukan dalam berkas perkara digunakan untuk kepentingan di luar proses penegakan hukum tanpa dasar yang sah, tentu hal ini harus dijelaskan,” tegasnya.
Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Namun, menurutnya, dugaan penggunaan data pribadi itu masih perlu dibuktikan melalui penelusuran administrasi penerbitan kartu.
Bagi Nurhasan, persoalan ini bukan sekadar perbedaan fisik antara kartu lama dan kartu baru. Ia menilai kartu SIM asli yang disita memiliki karakteristik dan kemungkinan kandungan data elektronik yang tidak otomatis dapat dipulihkan hanya dengan menerbitkan kartu pengganti menggunakan nomor yang sama.
Ia menyebut sejumlah informasi yang ingin dipastikan keberadaannya, seperti SMS, kontak, riwayat OTP, hingga dokumen elektronik yang menurutnya berkaitan dengan kartu SIM lama.
“Isi kartu lama tidak serta-merta bisa dikembalikan dengan membuat kartu baru. Kartu pengganti itu kosong. SMS, kontak, log OTP, maupun dokumen elektronik yang sebelumnya ada pada kartu asli tidak otomatis ikut berpindah,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, Nurhasan menyatakan menolak menandatangani Berita Acara Pengembalian Barang Bukti pada Kamis (12/11/2026).
Penolakan itu, menurutnya, dilakukan karena barang yang diserahkan dinilai belum sesuai dengan barang bukti asli yang sebelumnya disita dan tercantum dalam putusan pengadilan.
“Saya menolak tanda tangan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti karena barang yang diserahkan bukan kartu SIM asli milik saya, melainkan kartu baru atau kartu pengganti. Yang saya minta adalah barang bukti yang dahulu disita, bukan barang lain dengan nomor yang sama,” tegas Nurhasan.
Tidak berhenti pada persoalan fisik kartu, Nurhasan juga meminta kejelasan mengenai proses penerbitan kartu pengganti nomor 081373881103.
Setidaknya ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dijelaskan secara terbuka, yakni kapan kartu pengganti diterbitkan, siapa yang mengajukan permohonan, serta identitas dan dokumen apa yang digunakan dalam proses tersebut.
Nurhasan menilai bukti administrasi atau print-out dari GraPARI dapat menjadi salah satu petunjuk penting untuk menelusuri proses penerbitan kartu tersebut.
“Bukti print-out nantinya menjadi salah satu bukti penting yang akan kami gunakan sebagai bahan laporan. Saya juga sempat membuat video terhadap kartu baru yang diserahkan. Secara fisik, kartu itu terlihat masih sangat mulus,” katanya.
Ia membandingkan kartu tersebut dengan kartu SIM lama miliknya yang menurut pengakuannya telah digunakan selama puluhan tahun. Kartu lama itu bahkan disebut masih menggunakan bentuk SIM card ukuran penuh (full-size SIM) yang dahulu harus dipotong secara manual agar sesuai dengan slot ponsel Android modern.
Perbedaan fisik tersebut, menurut Nurhasan, menjadi salah satu alasan dirinya mempertanyakan apakah kartu yang diserahkan benar-benar barang bukti asli atau hanya kartu pengganti.
Ia menyatakan akan mengumpulkan dan menunjukkan seluruh bukti yang dimiliki apabila persoalan ini berlanjut ke proses hukum.
Polemik pengembalian barang bukti ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah.
Terutama mengenai keberadaan kartu SIM asli yang sebelumnya disita, dasar penerbitan kartu pengganti, serta kesesuaian barang yang diserahkan dengan amar putusan pengadilan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah belum memberikan keterangan resmi terkait keberadaan kartu SIM asli maupun mekanisme penerbitan kartu pengganti tersebut.
Media ini tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun hak koreksi atas pemberitaan ini.
Penjelasan dari pihak kejaksaan penting agar persoalan pengembalian barang bukti tidak berhenti pada klaim sepihak, melainkan dapat dipastikan berdasarkan dokumen, prosedur, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, pengembalian barang bukti bukan semata-mata urusan administrasi. Kesesuaian barang yang dikembalikan dengan barang yang disita merupakan bagian penting dari kepastian hukum dan akuntabilitas proses penegakan hukum.
Reporter: Djanggo
Eidtor: ANasril


















