Bengkulu, Word pers Indonesia – Dugaan aktivitas perambahan kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Utara kembali menjadi sorotan. Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) resmi melaporkan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) ke Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu atas dugaan perambahan kawasan Hutan Produksi di Register 71, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara.
Laporan tersebut secara resmi disampaikan pada Jumat (6/11/2026), melalui surat bernomor 057/FABB/XI/2026 tertanggal 6 November 2026, dengan perihal laporan dugaan perambahan kawasan hutan oleh PT SIL.
FABB menyoroti kawasan Register 71 yang menurut pihak pelapor berstatus Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Persoalan tersebut disebut bukan isu baru, melainkan bagian dari sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan organisasi tersebut melalui aksi-aksi di Bengkulu.
Koordinator FABB, Dedi Mulyadi, membenarkan pihaknya telah melayangkan laporan kepada Polda Bengkulu. Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk keseriusan FABB dalam mendorong penyelesaian persoalan dugaan pelanggaran kawasan hutan melalui jalur hukum.
“Memang benar, kita sudah melayangkan surat laporan dugaan perambahan kawasan hutan oleh PT SIL di kawasan Hutan Register 71 Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini, berdasarkan informasi yang kami miliki, kawasan tersebut berstatus Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) dan persoalan ini sudah berlangsung puluhan tahun,” ungkap Dedi Mulyadi.
Menurutnya, laporan tersebut merupakan bagian dari upaya FABB mengawal sejumlah persoalan yang sebelumnya telah menjadi materi tuntutan dalam berbagai aksi mereka.
Dedi berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas penerimaan administrasi. Ia meminta aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap dugaan aktivitas yang dipersoalkan.
Baginya, penanganan perkara ini menjadi salah satu ujian terhadap komitmen penegakan hukum, terutama dalam pengawasan dan perlindungan kawasan hutan di Provinsi Bengkulu.
“Kita berharap laporan ini ditindaklanjuti oleh Polda Bengkulu. Ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum benar-benar berjalan dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
FABB juga menyatakan siap mengawal laporan tersebut hingga proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami dari Forum Aktivis Bengkulu Bersatu siap menggiring laporan yang kami buat hingga proses hukum benar-benar dijalankan oleh pihak Polda Bengkulu. Ini merupakan bentuk dorongan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih,” lanjut Dedi.
Laporan FABB kini menempatkan dugaan aktivitas di kawasan Register 71 sebagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Namun, dugaan yang disampaikan pelapor tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat berwenang.
Penelusuran terhadap status kawasan, batas wilayah, legalitas perizinan, serta aktivitas perusahaan menjadi bagian penting untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.
Di sisi lain, PT Sandabi Indah Lestari tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tanggapan atas laporan tersebut.
Masyarakat kini menanti langkah Polda Bengkulu dalam menindaklanjuti laporan FABB. Sebab, perlindungan kawasan hutan bukan hanya menyangkut persoalan administrasi dan perizinan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kelestarian lingkungan, serta kepentingan masyarakat.
Bagi FABB, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai polemik. Mereka menginginkan adanya kepastian hukum melalui proses penanganan yang transparan, objektif, dan profesional.
Reporter: Alfridho
Editor: ANasril
