Bolos Kerja hingga 100 Hari, Lima ASN Tulungagung Dipecat! Tiga PNS dan Dua PPPK Kena Sanksi

Tulungagung, Word Pers Indonesia – Disiplin aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali menjadi sorotan. Tak main-main, lima pegawai yang terdiri dari tiga pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi diberhentikan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.

Pemberhentian tersebut bukan tanpa alasan. Kelima ASN itu terbukti melakukan pelanggaran disiplin berupa ketidakhadiran dalam waktu berkepanjangan tanpa keterangan yang dapat dibenarkan. Bahkan, catatan bolos kerja mereka mencapai 100 hari.

Kepala Bidang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Kesejahteraan Aparatur BKPSDM Tulungagung, Laope Pinnega, mengungkapkan bahwa pemberhentian lima ASN tersebut telah diproses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.

“Sejak Januari sampai Oktober 2026, ada sebanyak lima ASN yang sudah diberhentikan,” kata Laope Pinnega di Tulungagung, Selasa (10/11/2026).

Menurut Laope, tingkat pelanggaran masing-masing pegawai berbeda. Namun, seluruhnya memiliki catatan ketidakhadiran yang tergolong serius, mulai dari 30 hari hingga sekitar 100 hari tanpa masuk kerja.

“Ketidakhadiran mereka untuk bekerja sebenarnya bervariasi, namun cukup lama. Ada yang 30 hari absen bahkan hingga 100 hari bolos kerja,” ungkapnya.

Di balik pelanggaran disiplin tersebut, BKPSDM menemukan sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang ketidakhadiran para pegawai. Mulai dari tekanan ekonomi, persoalan rumah tangga, hingga lilitan utang.

Bahkan, sebagian pegawai diketahui lebih memilih mencari pekerjaan lain di luar kedinasan dibandingkan menjalankan kewajiban sebagai ASN.

“Alasannya macam-macam, ada yang utangnya banyak, ada yang masalah keluarga, tetapi rata-rata mereka mencari kerja di luar,” jelas Laope.

Ironisnya, sebagian ASN yang diberhentikan bukan pegawai baru. Mereka tercatat telah mengabdi selama lima hingga 16 tahun.

Tiga PNS yang terkena sanksi sebelumnya bertugas sebagai staf di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tulungagung.

BACA JUGA:  Dinas PUPR Rampung Kerjakan Pengaspalan Hotmix, di Berbagai Kecamatan di Kabupaten Blitar

Proses pemberhentian terhadap lima ASN tersebut dilakukan melalui mekanisme administrasi kepegawaian. Sebelum keputusan dijatuhkan, pemerintah daerah terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Setelah rekomendasi diperoleh, Pemkab Tulungagung melanjutkan proses pemberhentian sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam proses tersebut, salah seorang PNS sempat mengajukan banding kepada BKN untuk meminta peninjauan kembali atas keputusan pemberhentiannya. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

“Ada satu yang kemarin mengajukan banding ke BKN. Hasilnya, BKN menolak pengajuan banding itu,” tegas Laope.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa status ASN bukan sekadar jabatan dan kepastian penghasilan, melainkan juga melekat tanggung jawab untuk menjalankan tugas negara serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pemkab Tulungagung melalui BKPSDM menegaskan pentingnya pembinaan dan evaluasi kinerja aparatur. Kedisiplinan kehadiran, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas birokrasi.

Sebab, ketika pegawai tidak menjalankan kewajibannya, bukan hanya urusan administrasi yang terganggu. Pelayanan publik pun berpotensi ikut menjadi korban.

Reporter: AGris
Editor: ANasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan