Kerja Sama KKP dengan RANS Disorot, Menteri Sakti Wahyu Trenggono Didesak Batalkan Kontrak dan Kembalikan Uang APBN

Jakarta, Word Pers Indonesia – Kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan korporasi RANS milik Raffi Ahmad senilai Rp10,7 miliar hingga Rp10,8 miliar menuai sorotan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono didesak menghentikan kerja sama tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat nelayan kecil.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Marthin Hadiwinata. Ia meminta KKP membuka secara transparan seluruh bentuk kerja sama dengan RANS, termasuk rincian kontrak dan penggunaan anggaran negara, serta memastikan pengembalian dana APBN yang telah digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut.

Marthin menilai, keterlibatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024 perlu menjadi perhatian dalam kerja sama antara korporasi RANS dan pemerintah. Menurutnya, posisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan apabila kewenangan dan akses yang dimiliki sebagai pejabat negara berkaitan dengan keuntungan bisnis korporasi.

Alasan lainnya berkaitan dengan besarnya nilai kontrak yang dinilai tidak sebanding dengan kondisi masyarakat nelayan kecil dan pelaku usaha perikanan skala kecil. Marthin menyebut masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih menghadapi persoalan kemiskinan, dengan jumlah penduduk miskin yang diklaim mencapai 17,74 juta orang dan sekitar 3,9 juta di antaranya berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem.

Ia juga menyoroti sulitnya nelayan kecil mengakses BBM bersubsidi di tengah situasi konflik dan perang global yang berdampak terhadap sektor energi. Di sisi lain, ia mempertanyakan kebijakan subsidi bagi pengusaha perikanan dengan kapal berukuran 30 hingga 200 GT yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap nelayan kecil.

Persoalan transparansi program KKP turut menjadi perhatian. Marthin mencontohkan penunjukan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang menurutnya belum disertai keterbukaan mengenai dasar dan pertimbangan penetapan wilayah, sehingga ia meminta program tersebut diawasi publik agar tidak menjadi sarana kepentingan politik maupun proyek kelompok tertentu.

BACA JUGA:  Cabuli Menantu, Mertua Dilaporkan Polisi

Atas sejumlah persoalan tersebut, Marthin mendesak Menteri Sakti Wahyu Trenggono membatalkan kerja sama dengan RANS. Ia juga meminta korporasi tersebut mengembalikan dana APBN yang digunakan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan apabila kerja sama tersebut dihentikan dan terdapat kewajiban pengembalian berdasarkan hasil pemeriksaan maupun ketentuan kontrak.

Sebagai dasar tuntutannya, Marthin turut merujuk temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai penggunaan anggaran pemerintah untuk membiayai influencer sebesar Rp14,69 miliar. Dari jumlah tersebut, ia menyebut alokasi KKP mencapai Rp10,4 miliar untuk pembiayaan influencer.

Editor: ANasril

Jangan Lewatkan