Hibah Rp2,3 Miliar untuk Sabilu Taubah Dicoret! DPRD Blitar Minta Anggaran Dialihkan ke Rakyat

Blitar, Word Pers Indonesia – Rencana penggelontoran dana hibah sebesar Rp2,3 miliar kepada Majelis pengajian Sabilu Taubah (ST) milik Gus Iqdam melalui APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2027 akhirnya kandas. Setelah menjadi bagian dari pembahasan anggaran, alokasi bernilai miliaran rupiah tersebut dipastikan tidak dilanjutkan dan dicoret dari rancangan APBD mendatang.

Kepastian itu mencuat dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Blitar, Senin (9/11/2026).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifai, secara tegas menyampaikan bahwa rencana hibah tersebut tidak lagi masuk dalam alokasi anggaran tahun depan.

“Anggaran hibah untuk ST nggak jadi, dihapus,” tegas Rifai seusai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Blitar.

Menurut Rifai, pembahasan anggaran daerah masih harus diselesaikan sebelum dibawa ke rapat paripurna. DPRD menargetkan Ranperda APBD 2027 dapat disahkan sebelum 30 November 2026.

“Nanti sebelum 30 November 2026 akan diparipurnakan Ranperdanya,” imbuhnya.

Informasi pencoretan hibah tersebut turut diperkuat anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Fraksi PDI Perjuangan, Aryo Nugroho, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III.

Aryo mengungkapkan, dalam forum pembahasan anggaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti, telah menyampaikan bahwa alokasi hibah untuk ST pada tahun anggaran 2027 tidak tersedia.

“Iya, ini tadi disampaikan oleh Bu Khusna Lindarti, untuk dana hibah ke ST tahun depan tidak ada,” ungkap Aryo.

Ia juga menyebut kebijakan serupa disebut berlaku di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kendati demikian, informasi tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak pemerintah provinsi.

“Untuk di Provinsi Jatim juga seperti itu (dibatalkan), silakan teman-teman media untuk crosscheck,” ujarnya.

BACA JUGA:  Perhutani KPH Blitar Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD kabupaten Blitar Periode 2024-2029

Aryo menilai peluang kembalinya anggaran hibah tersebut dalam APBD 2027 semakin kecil, meskipun proses pembahasan dan pengesahan anggaran belum sepenuhnya rampung.

“Meskipun belum didok (disahkan), namun jika perkataan dari Bu Sekda seperti ini bisa dipastikan 90 persen nggak jadi hibah untuk ST ini,” katanya.

Rp2,3 Miliar Jangan Menguap, Harus Kembali untuk Kepentingan Masyarakat

Dicoretnya rencana hibah Rp2,3 miliar tersebut membuka ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur ulang prioritas belanja dalam APBD 2027.

Aryo berpandangan, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk hibah tersebut sebaiknya dialihkan kepada program lain yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Untuk dana yang seharusnya dihibahkan ke ST sebesar Rp2,3 miliar itu bisa kita alokasikan ke kegiatan lain yang tentunya prioritas kita tetap yang berimpact langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Pencoretan anggaran ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar memiliki manfaat dan peruntukan yang jelas.

Sebab, persoalan anggaran daerah bukan sekadar soal berapa besar dana yang dialokasikan, tetapi juga menyangkut siapa yang menerima manfaat dan seberapa besar dampaknya terhadap kepentingan publik.

Publik kini patut menunggu ke mana dana Rp2,3 miliar tersebut akan dialihkan. Apakah menjadi tambahan anggaran pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, atau program lain yang lebih mendesak?

Transparansi menjadi hal mutlak. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu menjelaskan dasar penentuan prioritas serta memastikan pengalihan anggaran dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, APBD bukan milik kelompok, organisasi, ataupun kepentingan tertentu. Setiap rupiah di dalamnya bersumber dari keuangan publik dan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.

Reporter: Agris
Editor: ANasril

Posting Terkait

Jangan Lewatkan