Kota Bengkulu, Wordpers.id – Belum adanya kapal monitoring untuk memantau aktivitas nelayan di tengah laut, membuat pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu kesulitan untuk memantau Nelayan nakal yang melakukan aktifitas di laut lepas Kota Bengkulu. Kamis, (2/1/2020)
Oleh sebab itu, di tahun 2020 ini pihak DKP mengajukan bantuan ke-pemerintah pusat, yakini ke-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meminta pengadaan kapal monitoring tersebut.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu, Syafriandi mengatakan pengadaan kapal itu tidak lain untuk memantau aktivitas nelayan di tengah laut, terkhususnya untuk memantau aktivitas nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan atau trawl.
”Semoga apa yang kita harapkan ini bisa disetujui oleh KKP. Karena saat ini DKP Kota Bengkulu tak memiliki kapal untuk melakukan monitoring ke tengah laut. Bahkan, saat terjadi dugaan konflik beberapa hari lalu, pihak DKP hanya bisa memantau perkembangannya dari pinggir laut saja bersama dengan para nelayan tradsional yang ada di kawasan Malabero,” tuturnya.
“Pertengahan bulan Januari 2020 ini akan kita sampaikan ke KKP, semoga dipertengahan tahun kapal monitoring tersebut bisa kita dapatkan,” tambahnya.
Menurutnya, jika kapal monitoring itu dikabulkan, pihaknyapun bisa melakukan pemantauan terhadap nelayan yang masih gunakan trawl setiap minggunya bersama pihak terkait. Sementara itu, pihaknya juga akan mengajukan bantuan penggantian alat tangkap trawl ke alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jala.
“Untuk sumber anggarannya yakni dari dana pusat, tetapi untuk besarannya kita belum mengetahuinya,” ungkap Syafriandi.
Catatan untuk diketahui, tidak ada satu pun program dari DKP yang diakomodir di APBD Kota Bengkulu 2020, bahkan anggaran untuk DKP di tahun depan hanya sekitar Rp 800 juta. Sehingga dengan dana sebesar itu, DKP pun kesulitan untuk merealisasikan programnya yang sudah direncanakan.
Redaksi
