Oleh: Sapran
Setiap 17 Agustus, negeri ini fasih mengucapkan kata merdeka. Bendera dikibarkan. Lagu kebangsaan dinyanyikan. Pidato dipenuhi kalimat tentang jasa para pahlawan. Namun, di sudut barat Pulau Sumatra, ada satu provinsi yang seolah hanya diingat ketika sejarah sedang diputar ulang.
Namanya Bengkulu.
Di tanah inilah Bung Karno menjalani masa pembuangan. Di kota kecil yang jauh dari pusat kekuasaan itulah gagasan-gagasan besar tentang Indonesia ditempa. Di Bengkulu pula Bung Karno bertemu Fatmawati, perempuan yang kemudian menjahit Sang Saka Merah Putih—bendera yang setiap tahun dikibarkan dengan penuh khidmat di seluruh penjuru negeri.
Sejarah mencatatnya dengan tinta emas. Tetapi pembangunan seolah menulis Bengkulu dengan pensil yang mudah dihapus.
Puluhan tahun setelah kemerdekaan, Bengkulu masih berkutat dengan jalan nasional yang belum seluruhnya layak, konektivitas yang tertinggal, pelabuhan yang belum berkembang optimal, jalur kereta api yang hanya menjadi wacana, dan investasi yang bergerak lebih lambat dibanding provinsi-provinsi tetangga. Ketika daerah lain menikmati jalan tol, kawasan industri, hingga pelabuhan berstandar internasional, Bengkulu masih berkutat memperjuangkan akses dasar agar tidak semakin terisolasi.
Negara sering berbicara tentang Indonesia-sentris. Namun masyarakat Bengkulu berhak bertanya, apakah Indonesia-sentris itu benar-benar sampai ke pantai Panjang, ke Mukomuko, ke Kaur, ke Seluma, ke Rejang Lebong, ke Kepahiang, ke Bengkulu Utara, ke Lebong, atau hanya berhenti di pulau-pulau yang lebih dekat dengan pusat kekuasaan?
Bengkulu tidak sedang meminta belas kasihan. Bengkulu hanya menagih sesuatu yang seharusnya menjadi haknya, berupa perhatian yang setara.
Penulis Adalah Senior Jurnalis dan Oreganisasi di Bengkulu
