Word Pers Indonesia, Bengkulu – Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melontarkan pernyataan tegas disertai kritik balik terhadap pihak-pihak yang menyoroti kebijakan pemerintah soal opsen pajak kendaraan bermotor. Pernyataan itu disampaikan dalam acara pelantikan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Provinsi Bengkulu, di Balai Raya Semarak, Rabu (21/5/2025).
Dalam pidatonya, Helmi Hasan menegaskan bahwa kebijakan pajak kendaraan bukan keputusan yang muncul secara sepihak, melainkan sudah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap masyarakat yang benar-benar tidak mampu.
“Gubernur dan wakil gubernur disebut kejam karena menaikkan pajak kendaraan. Saya ingin sampaikan, pajak kendaraan itu kebijakan yang sudah ditetapkan. Kalau tidak mampu, tidak usah bayar pajak, tapi buktikan kalau benar-benar tidak mampu,” ujarnya di hadapan tamu undangan.
Gubernur juga menyentil pihak-pihak yang menurutnya kerap bersuara keras di publik, namun justru tidak menjalankan kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Ia bahkan menyinggung kalangan yang memiliki kendaraan lebih dari satu, tetapi tetap mengeluhkan kebijakan tersebut.
“Kami cek, yang tidak mau bayar pajak dan paling lantang ketika jalan rusak itu ternyata orang yang punya tiga mobil. Kalau memang keberatan, silakan buat surat keterangan tidak mampu, kirim ke Helmi Hasan, tidak perlu bayar pajak seumur hidup, itu juga bentuk bantuan bagi rakyat,” tegasnya.
Sindiran kepada Pejabat dan Anggota DPRD
Dalam pernyataan lanjutannya, Helmi Hasan turut menyindir pihak-pihak yang telah menikmati berbagai fasilitas negara, namun tetap melontarkan kritik kepada pemerintah terkait pajak kendaraan.
“Ada yang jadi anggota DPRD 10 tahun, miliaran uang rakyat dia terima, tidur di hotel berbintang pakai uang rakyat, mobilnya tiga tapi tidak bayar pajak. Lalu teriak-teriak bilang pemerintah tidak bantu rakyat,” ucap Helmi dalam nada tinggi.
Pernyataan ini menjadi respons atas kritik yang mengemuka dalam beberapa pekan terakhir, menyusul penerapan opsen pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu yang dinilai sejumlah kalangan menambah beban masyarakat dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Sejauh ini, belum ada klarifikasi lebih lanjut apakah pernyataan Gubernur itu ditujukan kepada oknum tertentu atau hanya bersifat umum. Namun, substansi pidatonya mengarah pada ajakan kepada semua pihak agar bersikap adil dalam menilai dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara.(Red)
