Jakarta, Wordpers.id – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan melegalkan rokok ilegal demi melindungi ekonomi rakyat kecil yang selama ini bergantung pada mata rantai distribusi dan penjualan rokok tanpa cukai. Hal ini disampaikannya di Jakarta, Rabu (9/7/2025), menanggapi maraknya peredaran rokok ilegal yang dinilai merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Menurut dr. Ali Mahsun, ekosistem ekonomi tembakau dari hulu ke hilir tidak hanya menciptakan sekitar 17 juta lapangan kerja, tetapi juga menyumbang hampir 10 persen dari total penerimaan negara. Ia merinci, cukai rokok pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp300 triliun pada 2025.
Namun, maraknya rokok ilegal yang naik hingga 46,95 persen pada 2024, disebut berpotensi merugikan negara hingga Rp97,81 triliun di tahun 2025. Untuk itu, ia menilai bahwa solusi yang hanya berfokus pada penindakan di lapangan tidak cukup.
“Pemerintah harus bertindak holistik, dari hulu hingga hilir. Bukan hanya bersih-bersih oknum atau mengandalkan efek kejut razia. Masalahnya ada pada akar: rokok ilegal, terutama yang polos tanpa pita cukai. Solusinya? Legalkan dan bantu agar produk itu bisa dicukai,” ujar dr. Ali Mahsun.
Ia juga menyoroti dominasi kelompok tertentu dalam penguasaan pita cukai. Menurutnya, selama ini banyak pengusaha kecil yang mengeluhkan kesulitan memperoleh pita cukai karena diborong oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Ini bukan rahasia umum lagi. Maka dari itu, kami mendorong dibukanya opsi untuk menciptakan kelas cukai terbawah bagi rokok rakyat, agar semua punya akses yang adil,” tambahnya.
Dokter lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menekankan, legalisasi rokok ilegal justru bisa menjadi solusi atas masalah besar yang tengah dihadapi negara: kebocoran penerimaan dan ketimpangan ekonomi.
“Kami bukan mendukung pelanggaran hukum, tapi mendorong legalisasi demi keadilan dan perlindungan ekonomi rakyat. Kalau yang belum bercukai dibantu supaya bisa ikut aturan, itu baru solusi tuntas,” tutupnya.
Sebagai penutup, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) ini juga menyerukan Gerakan Nasional Cukai Rokok Ilegal sebagai langkah konkret membenahi industri ini dari sisi hilir.
Reporter: Popy
Editor: ANasril
