Dalam aksi itu, para kontraktor menyuarakan kekecewaannya atas tunggakan pembayaran proyek yang telah mereka kerjakan sejak 2024.
“Jalan sudah kami perbaiki, sekolah sudah kami bangun, jembatan juga telah kami selesaikan. Tapi kenapa hak kami belum dibayarkan?” ujar Koordinator Lapangan, Syaiful Anwar, saat orasi dari atas mobil komando.
Menurut Syaiful, para kontraktor telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memperbaiki berbagai infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat. Namun hingga April 2025, mereka belum menerima bayaran dari pemerintah daerah.
“Selama ini kami sabar dan ikhlas menunggu. Tapi sampai sekarang, tidak ada kepastian soal pembayaran upah kami. Ini hak kami,” tegasnya.
Senada dengan Syaiful, Koordinator Lapangan II, Aurego Jaya, menyebut bahwa semua pekerjaan yang dilaksanakan telah melalui proses yang sah. Mulai dari lelang, tender, hingga penandatanganan kontrak yang telah diperiksa oleh pihak terkait.
“Sejak 2024, kewajiban kami sudah kami penuhi. Tapi hak kami belum pernah kami terima hingga hari ini,” keluh Aurego.
Tiga Tuntutan Kontraktor
Dalam aksi tersebut, para kontraktor menyampaikan tiga poin tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Seluma, antara lain:
Meminta pemerintah daerah segera membayarkan dana Rp 4,3 miliar dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang tersedia kepada pihak ketiga yang belum dibayar.
Meminta Bupati Seluma terpilih periode 2025–2030 menandatangani surat pengakuan utang kepada pihak ketiga dan berkomitmen untuk melunasinya pada tahun 2025.
Mendesak Bupati Seluma hasil Pilkada 2029 agar serius membangun Kabupaten Seluma dan tidak mengabaikan kewajiban terhadap mitra kerja.(*)
