Menembus Bara Konflik Pegunungan Bintang: Warga Okmin Titipkan Aspirasi Pemekaran kepada Presiden melalui Jenderal Bintang Satu

Pegunungan Bintang/Oksibil – Pekik “merdeka” dalam perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di jantung Pegunungan Bintang menggema jauh lebih dalam dari sekadar seremoni. Di sela-sela pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026, masyarakat Okmin menyampaikan harapan besar di tengah bayang-bayang konflik keamanan yang masih berlangsung.

Dengan penuh haru, para tokoh adat menyerahkan dokumen aspirasi pemekaran kabupaten baru kepada Dansatgas Swasembada, Brigjen TNI Heldi Wira, S.I.P., M.Si. Aspirasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Okmin.

Upacara pengibaran Bendera Merah Putih berlangsung khidmat dan diikuti oleh tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta personel TNI-Polri. Kendati berada di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang dan dinamika keamanan yang kompleks, antusiasme masyarakat dalam memperingati kemerdekaan tetap tinggi.

Momentum setelah upacara kemudian menjadi ruang bagi masyarakat Okmin untuk menyampaikan aspirasi. Perwakilan masyarakat menyerahkan dokumen yang memuat tuntutan pemekaran kabupaten baru. Penyerahan tersebut turut disaksikan oleh Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, S.T., M.Si., yang hadir mendampingi masyarakat dalam prosesi tersebut.

Bagi masyarakat Okmin, pemekaran bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi dipandang sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan, memangkas rentang birokrasi, serta mendekatkan akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

Karena itu, masyarakat Okmin menaruh harapan besar kepada Brigjen TNI Heldi Wira agar aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia.

Di tengah situasi keamanan yang masih dinamis, masyarakat berharap adanya kepastian dan respons positif dari pemerintah pusat. Mereka meyakini pemekaran wilayah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong pemerataan pembangunan, menggerakkan perekonomian, memperluas pelayanan publik, sekaligus membuka harapan akan masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.

Menerima dokumen tersebut, Brigjen TNI Heldi Wira menyambut aspirasi masyarakat dengan baik. Ia menegaskan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi pengingat pentingnya pembangunan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

“Tema hari ini adalah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Momentum hari kemerdekaan ini adalah hari di mana kita bisa melakukan pembangunan. Pembangunan SDM, infrastruktur, ekonomi, juga membangun pertahanan dan keamanan dalam rangka menjaga pembangunan itu sendiri,” ujar Brigjen TNI Heldi Wira.

Lebih lanjut, Dansatgas Swasembada tersebut memastikan aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan pimpinan di tingkat pusat.

“Aspirasi dari masyarakat telah kami terima dengan senang hati dan akan kami laporkan juga kepada Bupati, dan tentunya aspirasi ini akan kami laporkan kepada pimpinan tertinggi di negara ini. Saya sendiri berharap, selaku aparat yang bertugas di sini, bisa ikut memajukan dan memeratakan pembangunan yang ada di Papua ini, khususnya di Distrik Kiwirok yang nanti kita bangun menjadi kabupaten sendiri,” tambahnya.

Kini, masyarakat Okmin menaruh harapan pada pemerintah pusat agar aspirasi pemekaran yang mereka sampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut. Bagi mereka, pemekaran bukan hanya tentang perubahan batas administratif, tetapi juga tentang harapan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, serta kehidupan yang lebih aman dan sejahtera.

Penyerahan dokumen aspirasi pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi simbol bahwa di tengah dinamika konflik dan keterbatasan, semangat masyarakat Okmin untuk membangun daerah dan menjaga harapan bagi generasi penerus tetap menyala.

(Fian)