Bengkulu, Word pers Indonesia – Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu ternyata tidak hanya menjadi momentum penting bagi demokrasi, tetapi juga menjadi dorongan kuat bagi kinerja belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya, belanja negara yang dilakukan oleh lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berhasil memberikan kontribusi yang signifikan.
“Realisasi belanja APBN per 31 Januari 2024 mencapai Rp1,14 triliun, mengalami peningkatan sebesar 23,7 persen dibandingkan periode yang sama sebelumnya,” ungkap Bayu pada Jumat (1/3/24).
Peningkatan ini, lanjutnya, terutama didorong oleh belanja barang terkait dengan kebutuhan Pemilu, seperti pembayaran gaji Panitia Pemungutan Suara (PPK), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Linmas. Selain itu, pengadaan logistik, pelaksanaan teknis, serta pembuatan alat peraga sosialisasi dan belanja iklan juga turut berkontribusi. “Sektor belanja barang mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 164 persen,” tambahnya.
Namun demikian, kinerja pendapatan APBN tidak mengalami peningkatan seiring dengan belanja. Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp157 miliar lebih, mengalami penurunan sebesar 18,2 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2023.
Bayu menjelaskan bahwa pencapaian ini menunjukkan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Provinsi Bengkulu. Diharapkan, tren positif ini dapat berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan daerah serta kemajuan demokrasi, khususnya dalam penyerapan realisasi APBN di Provinsi Bengkulu.
Sebagai catatan penting, Bayu menegaskan, “Pemilu bukan hanya soal demokrasi, tetapi juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.” (*)
