BENGKULU SELATAN, WORDPERS.ID – Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkulu Selatan bergerak cepat dalam mendorong percepatan pembahasan dan penyusunan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan program-program pembangunan di Bengkulu Selatan selaras dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Bappeda Litbang Bengkulu Selatan melalui Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PSI), Dwi Prian Dona, menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan perubahan RAPBD harus merujuk pada arahan dalam SE Mendagri tersebut.
“Penyusunan perubahan RAPBD saat ini wajib mengikuti kebijakan nasional. Kami mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyesuaikan program serta penganggaran demi mendukung capaian prioritas nasional,” ujar Dwi saat ditemui, Selasa (8/4/2025).
Dwi menjelaskan, beberapa program prioritas nasional yang wajib diakomodasi dalam perubahan RAPBD 2025 di antaranya adalah penguatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta percepatan penanganan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
Selain itu, TAPD juga menekankan pentingnya pengendalian inflasi daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta pemberdayaan sektor strategis seperti ketahanan pangan, pengembangan kerajinan lokal, dan promosi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sejak awal, TAPD telah mengingatkan seluruh OPD untuk mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran. Fokus kita adalah pada efisiensi, efektivitas, dan sinergi antara program daerah dan kebijakan pusat,” tambah Dwi.
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap, percepatan penyusunan perubahan RAPBD 2025 yang terarah dan sesuai regulasi ini dapat meningkatkan kualitas belanja daerah dan mempercepat realisasi target pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat.(Adv)
