Rapuhnya Ketahanan Pangan Nasional.
Catatan Kecil Pojok Warung Kopi Ndéso. Ditulis oleh: Malika Dwi Ana, Pengamat Sosial Politik.
Kata Presiden Joko Widodo pada 18 Maret lalu saat melakukan inspeksi mendadak ke gudang milik Badan Urusan Logistik (BULOG); “Stok pangan kita aman. Lebih-lebih stok itu bakal bertambah, karena ada panen raya pada Maret dan April nanti.” Sampai di sini, Indonesia tak merasa was-was, sekalipun ada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di pasar.
Namun, kenyataan ternyata tak sesuai harapan, hanya berselang sebulan lebih, tepatnya 28 April lalu, tiba-tiba Presiden menemukan kenyataan memprihatinkan bahwa stok pangan di sejumlah daerah ternyata DEFISIT.
Stok beras defisit di 7 (tujuh) provinsi. Lalu stok jagung defisit di 11 (sebelas) provinsi, cabai besar di 23 (duapuluhtiga) provinsi, cabai rawit di 19 (sembilanbelas) provinsi, telur di 22 (duapuluhdua) provinsi, bawang merah di 1 (satu) provinsi, gula pasir di 30 (tigapuluh) provinsi, dan bawang putih di 31 (tigapuluhsatu) provinsi.
Disituasi sangat darurat begini, ibarat situasi peperangan, ternyata Presiden kita memegang data yang tidak akurat. Lalu, bagaimana kita bisa mengkalkulasi data ketahanan pangan nasional kita ke depan?
Karena berpikir pangan bisa dipenuhi dari impor, maka negara abai terhadap pertanian dalam negeri. Tak peduli ketika lahan pertanian kita menyusut 150 (seratuslimapuluh) ribu hingga 200 (duaratus) ribu hektar per tahun. Tak peduli juga ketika petani dirampas paksa tanahnya demi kepentingan investasi. Tak peduli petani yang terampas lahan sawahnya atas nama investasi, infrastruktur dan tambang.
68 (enampuluhdelapan) tahun lalu, kata-kata Bung Karno terasa sangat menampar perasaan kita sebagai bangsa yang mengaku merdeka: “Buat apa kita bicara tentang politik merdeka, kalau kita tidak merdeka dalam hal urusan beras. Kalau selalu harus minta tolong beli beras dan bangsa-bangsa tetangga….!” Ternyata, dalam hal pangan kita tidak berdaulat sama sekali. Kedelai impor, beras impor, garam impor, jagung impor, ikan impor, daging impor, gula impor, apalagi…?
Maka omong kosong besar jika ada yang bicara soal pencetakan sawah-sawah baru, sementara liberalisasi pasar tanah tidak dihentikan. Ketika pengalihan fungsi lahan pertanian digampangkan demi investasi, infrastruktur dan tambang.
Hanya mulut besar yang bicara kedaulatan pangan nasional, tetapi membiarkan liberalisasi impor pangan berjalan tanpa syarat dan tanpa kendali.
