Bengkulu – Persoalan akses layanan kesehatan dan perlindungan sektor pertanian menjadi sorotan utama dalam kegiatan reses Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., di Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, Minggu (15/2/2026).
Dalam dialog bersama warga RT 02, sejumlah keluhan mengemuka, mulai dari status kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinilai mudah dinonaktifkan hingga persoalan kebun sayur yang kerap terdampak banjir.
Ketua RT 02 Kelurahan Tanah Patah menyampaikan bahwa beberapa warga mengeluhkan layanan BPJS yang dianggap kurang efektif karena kepesertaan bisa nonaktif apabila tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.
“Kami menilai BPJS kurang efektif karena jika tidak digunakan, layanan tersebut otomatis dinonaktifkan,” ujarnya di hadapan senator asal Bengkulu tersebut.
Menanggapi hal itu, Destita Khairilisani menjelaskan bahwa masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan rutin, meskipun tidak sedang sakit.
“Walaupun tidak ada keluhan, warga bisa melakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan kesehatan lainnya melalui BPJS agar kepesertaan tetap aktif,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, apabila terdapat warga dalam kondisi darurat sementara BPJS tidak aktif, dapat segera berkoordinasi dengan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mendapatkan penanganan awal.
Selain isu kesehatan, aspirasi juga datang dari sektor pertanian. Nety Suryani, warga sekaligus Ketua Kelompok Tani Harapan Maju, mengungkapkan bahwa kebun sayur milik warga kerap terendam banjir sehingga menyebabkan gagal panen.
“Kami memohon bantuan dari dinas pertanian, seperti pupuk subsidi, bibit unggul, serta mesin penyiram tanaman sayuran,” harapnya.
Menanggapi hal tersebut, Destita menyatakan akan mencatat seluruh aspirasi yang disampaikan untuk dibahas dalam rapat di tingkat DPD RI. Ia menilai persoalan banjir dan dukungan sarana produksi pertanian perlu menjadi perhatian serius agar petani sayur di perkotaan tetap mampu bertahan.
“Semua masukan akan kami bawa dalam rapat dan kami perjuangkan sesuai kewenangan yang ada,” tutupnya.
Kegiatan reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil daerah dan masyarakat, dengan harapan solusi konkret dapat segera direalisasikan, baik dalam aspek pelayanan kesehatan maupun penguatan sektor pertanian lokal.
