Satpol PP Kota Bengkulu Bantu Warga Sakit Yang diTolak Dinsos Kota Bengkulu

Bengkulu — Kepedulian terhadap warga yang membutuhkan pertolongan kembali ditunjukkan Satpol PP Kota Bengkulu. Kali ini, aparat penegak Peraturan Daerah tersebut turun tangan membantu seorang warga bernama Supriyanto, yang beralamat di Jalan Cempaka 10 Nomor 37, Kota Bengkulu, dalam kondisi sakit dan disebut tidak mampu berjalan.

Di tengah kondisi tersebut, keluarga Supriyanto menyatakan tidak lagi sanggup mengurusnya. Situasi ini kemudian mendorong Kasatpol PP Kota Bengkulu, Sahat, mengambil langkah kemanusiaan dengan membantu membawa Supriyanto ke rumah sakit agar segera mendapatkan pertolongan medis.

Namun, persoalan belum selesai setelah Supriyanto mendapatkan perawatan di RSHD Kota Bengkulu.

Pihak rumah sakit meminta agar Supriyanto dijemput. Satpol PP kembali turun tangan membantu menjemput pasien tersebut. Persoalan kemudian muncul ketika harus ditentukan siapa yang akan menangani Supriyanto setelah keluarga menyatakan tidak sanggup lagi merawatnya.

Satpol PP Kota Bengkulu kemudian berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk mencari solusi penanganan sosial bagi Supriyanto.

Namun, menurut keterangan pihak Satpol PP, upaya koordinasi tersebut justru berujung pada penolakan.

KELUARGA SUDAH MEMBUAT SURAT PERNYATAAN

Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 20 November 2026, M. Saleh yang menyatakan diri sebagai kakak Supriyanto menerangkan bahwa dirinya menyerahkan Supriyanto kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu.

Dalam surat tersebut, keluarga menyatakan bahwa pernyataan dibuat secara sadar dan tanpa paksaan.

Keluarga juga menyatakan apabila kemudian terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, pihak keluarga tidak akan menuntut siapa pun.

Surat tersebut kemudian dibawa oleh pihak Satpol PP sebagai dasar untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, persoalan tidak menjadi lebih mudah.

SATPOL PP SUDAH BERADA DI DEPAN KANTOR DINSOS, SUPRIYANTO DI DALAM AMBULANS

Kondisi semakin memprihatinkan ketika komunikasi berlangsung. Supriyanto sudah berada di dalam ambulans RSHD Kota Bengkulu dan ambulans tersebut disebut telah berada di depan kantor Dinas Sosial.

Pihak Satpol PP meminta agar Supriyanto dapat dititipkan sementara sembari mereka mencari dan menghubungi kembali pihak keluarga.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, permintaan tersebut tetap ditolak.

Dalam percakapan melalui telepon, Sekretaris Dinas Sosial disebut mengatakan:

“Kalau tidak ada keluarganya yang mendampingi, jangan kau tarok-tarok dulu dia di situ.”

Pihak Satpol PP kemudian menjelaskan bahwa Supriyanto sudah berada di dalam ambulans dan posisi ambulans telah berada di depan kantor Dinas Sosial.

Satpol PP juga meminta izin agar Supriyanto dapat dititipkan sementara sampai pihak keluarga berhasil dihubungi.

Namun, jawaban yang diterima, menurut keterangan Satpol PP, tetap tegas:

“Gak, gak. Kami tidak menerimanya. Sebelum kalian bawa keluarganya, kami tidak akan terima itu.”

Pernyataan tersebut, menurut pihak Satpol PP, disampaikan ketika Supriyanto sudah berada di dalam ambulans di depan kantor Dinas Sosial.

SATPOL PP SUDAH MENJELASKAN KELUARGA TIDAK SANGGUP MENGURUS

Persoalan kemudian semakin pelik.

Satpol PP telah menjelaskan bahwa keluarga Supriyanto sudah membuat surat pernyataan dan menyatakan tidak sanggup lagi mengurusnya.

Artinya, persoalan yang dihadapi bukan sekadar keluarga tidak datang mendampingi pasien.

Keluarga justru telah menyampaikan secara tertulis bahwa mereka tidak sanggup mengurus Supriyanto.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, pihak Dinas Sosial tetap meminta agar keluarga dibawa terlebih dahulu sebelum Supriyanto diterima.

Di sinilah muncul pertanyaan:

Bagaimana mungkin keluarga yang sudah menyatakan tidak sanggup mengurus harus kembali dibawa sebagai syarat agar pasien memperoleh penanganan sosial?

Apakah keberadaan keluarga secara administratif otomatis berarti keluarga tersebut masih mampu dan bersedia merawat?

Ataukah kondisi tersebut seharusnya terlebih dahulu dilakukan asesmen sosial?

DINSOS DISEBUT MENYAMPAIKAN TIDAK ADA KEWAJIBAN MENAMPUNG

Menurut keterangan Satpol PP, dalam percakapan tersebut pihak Dinas Sosial juga menyampaikan bahwa Dinas Sosial tidak memiliki kewajiban menampung warga apabila warga tersebut masih mempunyai keluarga.

Pihak Dinsos juga disebut mempertanyakan kemampuan keluarga.

“Kalau masih ada keluarga, mereka harus membayar. Apa mereka sanggup membayar?” demikian pernyataan yang menurut pihak Satpol PP disampaikan dalam percakapan tersebut.

Satpol PP kembali menjelaskan bahwa keluarga Supriyanto sudah menyatakan tidak sanggup mengurus dan telah membuat surat pernyataan.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, pihak Dinsos tetap tidak bersedia menerima Supriyanto.

ALASAN LAIN: DINSOS DISEBUT TIDAK MEMILIKI PANTI

Selain persoalan keluarga, pihak Dinas Sosial juga disebut menyampaikan bahwa mereka tidak dapat menerima Supriyanto karena tidak memiliki panti untuk menampung warga tersebut.

Alasan ini kembali menimbulkan pertanyaan.

Apakah tidak memiliki panti berarti Dinas Sosial tidak dapat melakukan penanganan sosial terhadap warga yang membutuhkan?

Sebab penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak hanya berbentuk penampungan di panti.

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur rehabilitasi sosial yang dapat dilakukan dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

Bentuk rehabilitasi sosial juga dapat berupa perawatan dan pengasuhan, bimbingan sosial, bantuan dan asistensi sosial serta rujukan.

Karena itu, persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah Dinsos mempunyai panti atau tidak.

Pertanyaan utamanya adalah, jika Dinsos tidak mempunyai panti, mekanisme apa yang digunakan untuk menangani warga yang membutuhkan rehabilitasi atau perlindungan sosial?

SATPOL PP KOTA BENGKULU MEMILIH JALAN KEMANUSIAAN

Situasi tersebut akhirnya membuat Satpol PP Kota Bengkulu berada dalam posisi sulit.

Supriyanto sudah dijemput dari RSHD.

Keluarga sudah menyatakan tidak sanggup mengurus.

Surat pernyataan sudah dibawa.

Ambulans sudah berada di depan kantor Dinas Sosial.

Namun, menurut keterangan Satpol PP, Dinas Sosial tetap menolak menerima Supriyanto sebelum keluarganya dibawa.

Dalam kondisi tersebut, Satpol PP akhirnya memilih jalan kemanusiaan.

Daripada Supriyanto terlantar di jalan atau tidak memiliki tempat untuk beristirahat, Satpol PP kemudian membawa Supriyanto ke Kantor Satpol PP Kota Bengkulu untuk sementara waktu.

Langkah tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.

Namun, muncul pertanyaan yang lebih besar:

Apakah Kantor Satpol PP Kini Menjadi Tempat Penampungan Warga Terlantar?

Satpol PP bukan rumah sakit.

Satpol PP bukan panti sosial.

Satpol PP bukan rumah singgah.

Namun, dalam kasus Supriyanto, aparat Satpol PP justru menjadi pihak yang tetap memberikan tempat sementara ketika belum ada kepastian penanganan sosial.

INI BUKAN LAGI SOAL ADMINISTRASI, TETAPI NASIB SEORANG MANUSIA

Kasus Supriyanto seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan administrasi.

Ini menyangkut seorang manusia yang sedang sakit dan tidak mampu berjalan.

Seorang warga yang keluarganya telah menyatakan tidak sanggup mengurus.

Seorang pasien yang baru mendapatkan pelayanan medis.

Dan seorang warga yang akhirnya harus dibawa ke kantor Satpol PP karena belum memperoleh kepastian penanganan lanjutan.

Jika memang Dinas Sosial tidak memiliki fasilitas untuk menerima Supriyanto, publik berhak mengetahui solusi resmi yang tersedia.

Jika memang Dinsos tidak berwenang menerima pasien dalam kondisi tertentu, publik berhak mengetahui instansi mana yang berwenang.

Dan jika persoalannya karena keluarga masih ada, publik berhak mengetahui apa dasar kebijakan bahwa keberadaan keluarga otomatis menghilangkan kebutuhan pemerintah daerah untuk melakukan asesmen dan koordinasi sosial, padahal keluarga sudah menyatakan tidak sanggup mengurus?

PERTANYAAN TERBUKA UNTUK DINSOS KOTA BENGKULU

Kasus ini membutuhkan jawaban resmi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu.

  1. Apakah benar Sekretaris Dinas Sosial mengatakan, “Kami tidak mau terima”?
  2. Apakah benar Dinsos meminta agar keluarga Supriyanto dibawa terlebih dahulu sebelum pasien diterima?
  3. Apakah benar Dinsos menyatakan tidak mempunyai kewajiban menampung warga selama masih mempunyai keluarga?
  4. Apakah benar alasan lain penolakan adalah karena Dinsos tidak memiliki panti?
  5. Apakah Supriyanto sudah dilakukan asesmen sosial?
  6. Jika keluarga sudah membuat surat pernyataan tidak sanggup mengurus, bagaimana mekanisme penanganannya?
  7. Jika Dinsos tidak menerima Supriyanto, siapa instansi yang bertanggung jawab melakukan penanganan sosial dan rujukan?
  8. Apakah tersedia mekanisme pelayanan sosial di luar panti yang dapat digunakan dalam kasus seperti ini?

Dan yang paling penting:

Jika keluarga sudah tidak sanggup, rumah sakit sudah meminta pasien dijemput, Dinsos tidak menerima, sementara Satpol PP bukan lembaga penampungan, lalu Supriyanto harus dibawa ke mana?

JANGAN SAMPAI WARGA SAKIT MENJADI KORBAN LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

UU Nomor 11 Tahun 2009 juga menekankan prinsip keterpaduan, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Karena itu, persoalan Supriyanto seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk memperjelas mekanisme penanganan warga sakit dan terlantar yang tidak lagi mendapatkan pengasuhan dari keluarganya.

Masyarakat tidak meminta kantor Dinas Sosial berubah menjadi rumah sakit.

Masyarakat juga tidak meminta Dinsos menerima semua warga tanpa proses.

Yang dipertanyakan adalah mengapa ketika seorang warga sudah berada dalam kondisi sakit, keluarganya telah menyatakan tidak sanggup mengurus, dan Satpol PP sudah datang membawa pasien ke depan kantor Dinsos, solusi yang muncul justru penolakan.

Jika memang tidak bisa menerima, berikan rujukan.

Jika memang tidak memenuhi syarat, lakukan asesmen dan jelaskan alasannya.

Jika memang tidak memiliki panti, jelaskan fasilitas atau mekanisme alternatifnya.

Jangan sampai jawaban terakhir yang diterima warga hanya:

“Kami tidak mau terima.”

Sebab di balik persoalan administrasi tersebut, ada seorang manusia bernama Supriyanto yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan.

PUBLIK MENUNGGU JAWABAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU

Kasus Supriyanto kini menjadi ujian bagi sistem pelayanan sosial Pemerintah Kota Bengkulu.

Satpol PP Kota Bengkulu sudah membantu.

RSHD Kota Bengkulu sudah memberikan pertolongan medis.

Keluarga sudah membuat surat pernyataan.

Namun, ketika pasien hendak dikoordinasikan kepada Dinas Sosial, menurut keterangan Satpol PP, justru terjadi penolakan.

Jika seluruh keterangan tersebut benar, publik patut meminta penjelasan: apakah sistem pelayanan sosial Pemerintah Kota Bengkulu sudah memiliki jalan keluar untuk warga seperti Supriyanto?

Atau justru warga yang paling membutuhkan pertolongan akan terus dipindahkan dari satu pintu ke pintu lainnya?

Supriyanto bukan sekadar nama dalam selembar surat. Ia adalah warga Kota Bengkulu yang sedang sakit. Ketika keluarganya sudah menyatakan tidak sanggup mengurus, pemerintah harus memastikan bahwa ia tidak menjadi korban akibat saling lempar tanggung jawab.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Dinas Sosial Kota Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, RSHD Kota Bengkulu, maupun pihak terkait lainnya untuk menjelaskan duduk perkara dan dasar kebijakan dalam penanganan Supriyanto.