Bengkulu Selatan, wordpers.id – Keputusan Komisi II DPRD Bengkulu Selatan yang menolak program Satu Keluarga Satu Sapi (Sakti) menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pemuda Muhammadiyah.
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Bengkulu Selatan, Jerly Biterfin menyayangkan sikap mayoritas Anggota Komisi II DPRD Bengkulu Selatan yang menolak anggaran pengadaan seribu ekor sapi sebagai langkah awal program Sakti di tahun 2021.
“Kami menilai bahwa program Sakti ini sangat menyentuh rakyat, petani, peternak, termasuk untuk pemberdayaan ekonomi pemuda. Sangat disayangkan jika anggota DPRD yang notabenenya wakil rakyat, kebijakannya malah tidak berpihak dengan rakyat,” kritik Jerly.
Tokoh Pemuda asal Pino Raya ini menduga bahwa penolakan program Sakti oleh Anggota Komisi II DPRD ini kental bermuatan politis di tengah pelaksanaan Pilkada 2020.
“Kalau programnya baik, mestinya harus didukung, program siapapun itu. Jangan lihat siapa yang menyampaikan (program), tapi lihatlah apa yang disampaikan. Kalau untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat, kenapa tidak didukung,” tegas Jerly.
Jika ditolaknya anggaran pengadaan seribu ekor sapi ini karena dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik oleh Calon Petahana, Jerly menilai seharusnya Anggota Dewan bisa berfikir lebih objektif.
“Kalaulah program Sakti ini dikhawatirkan bermuatan politis, terus apakah penolakan oleh anggota dewan yang terhormat ini tidak ada unsur politiknya?. Kalau menurut saya, ini juga tendensius kepentingan politik juga. Tapi jangan sampai kepentingan rakyat yang dikorbankan,” tandas Jerly.
Menurut analisa Jerly, aroma kepentingan politik sangat menyengat pada penolakan anggaran program Sakti berupa pengadaan seribu ekor sapi ini.
Terlihat dari 7 orang Anggota Komisi II DPRD Bengkulu Selatan hanya ada dua orang yang mendukung, yakni Dodi Martian dari Partai Golkar dan Sumitro dari Partai Nasdem.
Sementara 5 orang Anggota Komisi II yang tidak mendukung program Sakti ini adalah Ikhsarudin dari Partai PKPI, Junianto dari Partai Amanat Nasional (PAN), Minadi dari Partai Demokrat, Riko Ferdiansyah dari PDI Perjuangan dan Yunadi dari Partai Gerindra.
Sambung Jerly, Golkar dan Nasdem dinilai wajar jika mendukung program SAKTI, karena ketua partai ini merupakan pengusung petahana, Gusnan-Rifai pada Pilkada Bengkulu Selatan.
Selanjutnya 5 anggota Komisi II DPRD lainnya hal yang wajar jika tidak mendukung program SAKTI, karena memiliki jalan politik yang berbeda. Yang mana pada Pilkada Bengkulu Selatan 2020 ini, PDIP dan Gerindra pengusung Budiman-Helmi, PAN dan PKPI mendukung Hartawan-Darmin, Sedangkan Partai Demokrat mendukung Rika-Mayor Andi.
“Seharusnya anggota dewan kesampingkan dulu kepentingan Pilkada. Masyarakat kita sudah cerdas dalam memilih. Jangan korbankan program untuk rakyat, hanya untuk memuaskan syahwat politik kekuasaan. Program ini kan merupakan Program Pemerintah Daerah, jika sudah disetujui bersama, maka siapapun Bupati yang terpilih harus tetap bisa dijalankan,” kritik Jerly.
Jerly mengajak segenap masyarakat Bengkulu Selatan agar sama-sama berdoa, semoga wakil rakyat terketuk dan dibukakan pintu hatinya agar selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Salah satu diantaranya Program Sakti melalui Pengadaan Seribu Ekor Sapi untuk rakyat yang diawali pada tahun 2021.
“Kita berdoa semoga anggota dewan kita terbuka pintu hatinya, diberi hidayah untuk selalu berbuat baik, mengambil kebijakan yang baik untuk rakyat yang diwakilinya. Karena keputusan ini belum final, semoga nanti di TAPD dan Banggar bisa menyetujui anggaran untuk program Sakti ini,” demikian Jerly. (aLI)
