Tulungagung, Wordpers.id – Memasuki 100 hari masa kerja Bupati Tulungagung, Gatot Sunu Wibowo dan Wakil Bupati Ahmad Baharudin, sorotan tajam mulai berdatangan dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya dari Asosiasi Mahasiswa Tulungagung Indonesia (AMTI).
Melalui pernyataan terbuka kepada media, AMTI meminta agar pasangan kepala daerah tersebut tidak melupakan janji politik yang mereka gaungkan saat masa kampanye.
Ketua AMTI Tulungagung, M. Roy Wahid Ilham menekankan bahwa hingga hari ini belum terlihat langkah konkret ataupun gebrakan kebijakan baru yang menunjukkan arah pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan.
“Ya, kita soroti perlunya ada gebrakan nyata dari pemerintahan baru ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tulungagung. Jangan lupa janji politik saat kampanye dulu,” ujar Roy kepada wartawan, Kamis (29/5/2025).
Ia menambahkan, setiap pemerintahan idealnya memiliki ciri khas dan terobosan dalam kebijakan. Namun, hingga kini pihaknya belum melihat tanda-tanda tersebut.
“Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, apa sebenarnya gebrakan atau kebijakan dari pemerintahan Gatot-Baharudin? Kami menunggu, masyarakat menunggu,” katanya.
Sebelumnya, AMTI juga telah menggelar aksi simbolik di kawasan Tugu Reog Kendang Tulungagung pada Rabu (7/5/2025). Dalam aksi tersebut, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk kritik, salah satunya bertuliskan “Ada Apa dengan Tulungagung?”, yang mencerminkan keresahan publik atas kondisi daerah.
Tak hanya menyoal pendidikan, AMTI turut menyuarakan sejumlah isu krusial lainnya, seperti dugaan pembiaran kasus korupsi, lemahnya pengawasan terhadap kinerja kepala daerah, serta belum optimalnya penegakan hukum di wilayah Kabupaten Tulungagung.
“Kami tidak sedang mencari sensasi, tapi ini bentuk tanggung jawab moral sebagai mahasiswa. Pemerintah daerah harus mendengar dan bertindak,” pungkas Roy.
Aspirasi dari kelompok mahasiswa ini diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mempercepat realisasi program-program prioritas daerah.(Red)
