WOrd Pers Indonesia – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2024 yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Rapat ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting dari Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang pada Senin, 13 Mei 2024.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis perkembangan inflasi Indonesia pada bulan April 2024 yang berada di angka 3%. Angka ini turun dari 3,5% dari tahun ke tahun 2023 dan 2024.
“Kemudian yang menarik, inflasi dari bulan ke bulan dari Maret ke April mengalami penurunan signifikan dari 0,5% menjadi 0,25%. Selama ini kita lihat makanan, minuman, dan tembakau menjadi minus 0,3%, sementara sektor yang mengalami kenaikan utama ialah transportasi udara. Kemungkinan pada bulan April lalu terjadi mudik dan arus balik yang cukup besar, ini cukup berpengaruh,” ujar Tito.
Tito meminta Kementerian Perhubungan untuk berkoordinasi dengan seluruh maskapai agar tidak mengambil harga tinggi ketika jumlah penumpang tinggi. “Jangan mengambil harga tinggi karena akan berdampak pada inflasi. Sektor transportasi menyumbang 0,93% dari 0,25%. Meski demikian, kita bersyukur bahwa angka ini relatif terkendali dan masih dalam rentang target pemerintah pusat tahun ini, yaitu inflasi di 2,5% plus minus 1%,” jelasnya.
Tito menegaskan bahwa inflasi berada pada angka 3% yang masih dapat dikendalikan. “Ini artinya terjadi stabilitas harga barang dan jasa, kenaikan yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, Indonesia adalah negara produsen dengan banyak petani, nelayan, dan pabrik, sehingga harus menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan keuntungan yang wajar bagi produsen. “Kita menjaga di angka 1,5% sampai 3,5%,” tegasnya.
Tito juga menjelaskan bahwa angka inflasi merupakan rata-rata dari semua daerah, karena BPS melakukan pemantauan harga di seluruh kabupaten dan kota. “BPS mengeluarkan standar karena data BPS menjadi dasar bagi kita untuk melakukan pengendalian inflasi,” jelasnya.
Tito menyebutkan bahwa inflasi tertinggi terjadi di Minahasa Selatan sebesar 7,56%, sementara yang terendah ada di Kabupaten Belitung Timur. “Terima kasih kepada daerah yang berada di bawah angka 3%, terutama Kabupaten Belitung Timur. Pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,11%, tertinggi dalam tahap pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua ini,” kata Tito.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5,11%, Indonesia berada di urutan kedua setelah China dalam G-20. “Hal ini merupakan data yang sangat bagus dan menjadi sorotan dunia,” tutup Tito.(Adv)
