“Tadi saya telah rapat dengan Kepala Dinas PUPR, paparannya sangat bagus, anggarannya juga sangat bagus, sebesar Rp 50 miliar,” ujar Helmi, Senin (20/9/2021).
Ia melanjutkan, menimbang karena masih kondisi pandemi, maka tidak baik rasanya apabila pemerintah membangun kantor dengan harga fantastis. Karena itu, Helmi pun meminta agar Dinas PUPR memangkas biaya pembangunan.
“Jangan sampai ada kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat, maksimal Rp 5 miliar. Anggaran Rp 5 miliar itu, diperuntukan untuk pembangunan balai kota, kantor walikota, sekaligus masjid,” jelasnya.
“Ke depan, kalau walikota yang baru ingin membangun yang lebih megah ya silahkan,” imbuhnya.
Helmi juga menjelaskan kenapa ngotot membangun balai kota dan menegaskan bahwa banyak suara-suara di masyarakat yang meminta agar Pemkot memiliki balai.
“Ada yang menyampaikan balai itu simbol dan meminta itu dibangun,” ucapnya.
Tetapi di sisi lain, ada juga masyarakat yang mengkritik bila pembangunan terlalu mahal.
“Kalau di Pesisir Selatan anggaran pembangunan balai kota sebesar Rp300 miliar. Di Kota Bengkulu cuma Rp 50 miliar, tapi tetap saya minta pangkas, maksimal Rp 5 miliar,” tutupnya. (**).
