Word Pers Indonesia – Seperti tidak habis-habisnya tontonan pelanggaran Etika dan Moral yang di suguhkan Pejabat Publik kepada Rakyat Di Bumi Rafflesia yang tercinta ini.
Beberapa pejabat publik, mengunakan jabatannya untuk selingkuh.
https://www.garudadaily.com/kasus-perselingkuhan-pejabat-di-bengkulu-bak-angin-sepoi-tahun-ini
Sebelumnya Pejabat Publik juga terkespos melakukan “Pesta” Miras di Ruang Pelayanan Publik Kantor PDAM Kabupaten Bengkulu Selatan. https://www.beritarafflesia.cSaatom/direktur-pdam-bs-berdalih-pesta-miras-jenis-tuak-di-bilang-obat-kencing-manis/
Ada juga Pejabat Kemenag diberitakan menghamili janda.
https://bengkuluekspress.disway.id/read/47339/mantan-pejabat-kua-dituding-hamili-janda
Kemudian kita disuguhkan cerita miris memliluhkan hati Bapak Berulangkali cabuli anak Tirinya. Buka menjaga “mahkota’ anaknya justru dirusak di cicipi berulang kalikali. https://wordpers.id/biadab-pria-ini-cabuli-anak-tirinya-dari-2016-hingga-2023/
Kali ini tontonan pelanggaran moral dan etika Anggota Dewan di Kabupaten Lebong, melakukan tindakan asusila, perselingkuhan dan digrebek istri sahnya.
https://rbtv.disway.id/read/3845/oknum-anggota-dewan-digerebek-istri
Anggota Dewan yang dipilih rakyat sebagai perwakilan suara Rakyat untuk keadilan sosial, secara moral rusak (Moral Hazard).
Harusnya ketika Anggota Dewan melakukan pelanggaran moral dan etika publik harus punya rasa malu. Meletakkan jabatan, mundur mengakui kesalahannya kepada Publik.
Karena menganggap dirinya bukan panutan dan teladan dari Rakyat yang diwakilinya. Tidak layak dicontohi tindakannya.
Ini juga menjadi pertanyaan sistem rekrutmen Partai. Apakah menilai calon anggota dewan punya sanksi pelanggaran moral dan etika, ketika anggota partai korupsi dan asusila. Ataukah rekrutmen berdasarkan berapa besar upeti anggotannya kepada Partai dan Ketua Partai.
Biasanya Anggota Dewan yang melakukan pelanggaran moral dan etika, tidak ada pertanggungjawaban publik.
Anggota dewan tidak takut didemo rakyat untuk mundur dari jabatanya. Justru lebih takut kalau dicabut (recall), atau terkena pergantian antar waktu (PAW).
Bukan mengatakan Anggota Dewan yang digrebek istri sebagai orang paling bersalah. Cuma pertimbangannya, Anggota Dewan adalah Pejabat Publik, Sorotan Rakyat Banyak.
Rakyat banyak juga yang terlibat kasus perselingkuhan, cuma saja beban pertanggungjawaban hanya. Kepada komunitas kecil, keluarga dan sanak saudara saja.
Kalau anggota Dewan pertanggungjawaban moral publiknya luas kepada rakyat, terutama rakyat yang memilihnya.
Sekedar mengingatkan menjadi pejabat publik akan menjadi sorotan rakyat. Harus Benar-benar menjaga ego supaya tidak melanggar etika dan moral. Perkataan, tingkah laku dan kebiasaan Anggota Dewan sebagai Pejabat Publik, tidak lagi menjadikan hak pribadi (privacy), seperti selebriti akan kehilangan hak-hak privacy karena selalu di “kepoin” dipantau fansnya.
Tanggung jawab moral dan etika Anggota Dewan bukan pada dirinya dan keluarganya saja, tapi lebih luas lagi kepada Rakyat yang diwakili suaranya di Gedung DPRD.
Anggota Dewan Terikat Bukan Prioritas Melayani Diri dan Memuaskan Kepentingan Diri, Tapi Harus Lebih Fokus Melayani Kepentingan Rakyat.
Red/Ufuk Timoer
