Wordpers.id, Jakarta Selatan – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Gerindra yang juga Anggota MPR RI Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos.,Msi melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar di daerah pemilihannya di Jakarta Selatan di hadapan pengurus, anggota, dan simpatisan organisasi masyarakat Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) dalam acara sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika di Markas Komando Pusat Bang Japar, jalan H. Saabun nomor 20, Jatipadang, Jakarta Selatan.
Ia pun menjelaskan bahwa amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999 sampai 2002 telah membawa banyak perubahan dalam sistem bernegara dan tata kelola pemerintahan. MPR tidak bisa lagi mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden karena presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum secara langsung, ujarnya
MPR juga tidak lagi menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga arah pemerintahan merujuk pada visi dan misi yang disampaikan saat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.
“Oleh karena itu, dengar baik-baik visi, misi, dan janji-janji saat kampanye calon presiden dan wakil presiden, karena itu akan jadi garis-garis besar haluan pemerintah jika mereka menang nanti,” ungkap Himma.
Menurutnya, tata kelola bernegara yang demikian membuat masyarakat perlu secara aktif mengawasi janji-janji pemerintah.
“Tentu kita mengkritik tidak asal mengkritik. Kita mengkritik untuk memberi solusi. Ini kita sadari karena baik buruknya pemerintah itu kita juga sebabnya,” imbuh Himma.
