Jakarta, Word Pers Indonesia – Indonesia for Global Justice (IGJ), sebuah organisasi masyarakat sipil, telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi nelayan, dengan harapan agar harga ikan di pasar menjadi lebih menguntungkan bagi mereka.
“Dalam konteks jaminan kepastian usaha, pemerintah berkewajiban untuk menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan,” ujar Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rahmat Maulana Sidik, dalam pernyataannya kepada Antara pada Rabu, 28 Februari 2024.
Salah satu rekomendasi yang diajukan adalah perlunya perlindungan bagi nelayan terhadap risiko yang mereka hadapi, baik melalui asuransi perikanan maupun asuransi jiwa. Selain itu, perlu juga perhatian khusus terhadap operasi penangkapan ikan dalam skala industri, terutama terkait dengan praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF/penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai aturan).
Dalam hal subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan, IGJ merekomendasikan agar pemerintah memberikan klarifikasi mengenai definisi nelayan sebagai penerima subsidi perikanan.
Rekomendasi ini diharapkan akan diangkat oleh delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri ke-13 (KTM13) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada 26-29 Februari 2024. Rekomendasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi negosiasi WTO dalam KTM13, dengan tujuan agar kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan mata pencaharian nelayan.(Red)
